jejakkasus.co.id, PALI – Ketua PW GNPK-RI Aprizal Muslim, S.Ag., mengatakan, bahwa ketika menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten PALI (Penukal Abab Lematang Ilir) ke-9 tahun 2022, tampak Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H. Herman Deru terharu, karena Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PALI belum memiliki Kantor Pemerintahan sendiri.
Hal itu terungkap saat Pemkab PALI melaksanakan sidang paripurna ke-7 dalam rangka Hari Jadi Kabupaten PALI yang ke-9 tahun 2022. Gubernur Sumsel H. Herman Deru juga tampak berfoto bersama DPRD PALI pada momen HUT Kabupaten PALI yang ke-9 tahun 2022.
Begitu juga masyarakat Kabupaten PALI mengucapkan selamat ulang tahun Bumi Serepat Serasan yang mereka cintai, berdiri sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB) pada tahun 2013 silam.
“Selamat Ulang Tahun Kabupaten PALI yang ke-9 tahun,” ucap Aprizal Muslim, S.Ag., aktivis yang merupakan keturunan Desa Air Itam, Kecamatan Penukal, Kabupaten PALI juga Ketua PW GNPK-RI Provinsi Sumatera Selatan, Jumat (22/04/2022).
Namun, Aprizal mengatakan, bahwa dalam perayaan HUT Kabupaten PALI ini masih banyak permasalahan serius yang masih mengganjal kemajuan Kabupaten PALI.
“Kabupaten PALI mampu membangun Gerbang Perbatasan Kabupaten PALI-Kabupaten Muara Enim senilai Rp 2 Miliar, namun tidak mampu membangun Kantor Pemerintahan sendiri,” kata Aprizal kepada jejakkasus.co.id, melalui pesan Whatsapp, Jumat (23/04/2022)
”Jadi, kalau perayaan HUT Kabupaten PALI ini dilaksanakan secara bermewah-mewah, apalagi sampai menggelontorkan dana secara berlebihan, itu justru akan mempermalukan Kabupaten PALI sendiri,” tutur Aprizal.
Diceritakan Aprizal, dengan umurnya yang sudah 9 tahun, Kabupaten PALI bukanlah Kabupaten yang berumur muda lagi.
Karena dengan umurnya yang sudah 9 tahun, Kabupaten PALI tidak bisa lagi menyebut kalau Kabupaten ini masih terkesan sekedar coba-coba.
Namun, kesan Kabupaten coba-coba itu masih terus disandang Kabupaten PALI.
Terbukti, walaupun sudah berumur 9 tahun, Kabupaten PALI belum juga memiliki Kantor Pemerintahan sendiri.
Sudah berumur 9 tahun, Kantor Pemerintahan Kabupaten PALI masih ngontrak. Sedangkan Kantor Bupati PALI masih menumpang dibekas Kantor PT MHP di KM 10 Talang Ubi, Kabupaten PALI sungguh memprihatinkan.
Meskipun nampak Gerbang mewah di pintu masuk Kantor Bupati PALI di KM 10 Kecamatan Talang Ubi.
”Menurut saya, perencanaan pembangunan di Kabupaten PALI sangat buruk, berani membangun Gerbang Perbatasan miliaran rupiah, membangun Gerbang Kantor Bupati, membangun Embung tidak bermanfaat dimana-mana, tapi tidak mau membangun perkantoran sendiri,” sindirnya.
Ironinya lagi, Bumi Serepat Serasan ini, walaupun tidak mampu membangun Kantor Bupati tapi berani membangun Kantor Tim Penggerak PKK sangat mewah.
Kondisi ini membuat terharu Gubernur Sumsel H. Herman Deru saat menghadiri acara HUT Kabupaten PALI ke-9 tahun 2022.
”Gubernur Sumsel H. Herman Deru terharu menyaksikan Kabupaten PALI belum memiliki Kantor Pemerintahan sendiri,” jelas Aprizal.
Ketika Pemkab PALI tidak mampu membangun Kantor Bupati sendiri, namun Pemkab PALI mampu membangun Kantor TIm Penggerak PKK Kabupaten PALI sangat mewah.
Bukan cuma itu, dengan umurnya yang sudah 9 tahun itu, banyak Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten PALI masih didominasi oleh pejabat-pejabat Pelaksana Tugas (Plt).
”Fakta itu kan sangat miris, kita mengamati masih banyak di Pemkab PALI pejabat-pejabat Kepala OPD nya masih Pelaksana Tugas (Plt), bahkan dijabat bertahun-tahun. Tidak itu saja, ternyata banyak juga pejabat Kepala OPD Plt merangkap jabatan sebagai Kepala OPD lainnya,” ungkap Aprizal.
Inilah Kantor Bupati PALI di KM 10 Talang Ubi yang merupakan Kantor bekas PT Musi Hutan Persada (MHP) yang dipinjam pakaikan.
Padahal, Pelaksana Tugas (Plt) itu pada hakikatnya merupakan pejabat sementara bukan untuk waktu bertahun-tahun.
”Karena Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas itu wewenangnya sangat terbatas. Plt tidak memiliki wewenang mengambil keputusan dan/atau tindakan pada aspek kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai sebagaimana pejabat Kepala OPD Definitif,” urainya.
”Namun di Kabupaten PALI, pejabat Kepala OPD itu selalu jadi primadona dari tahun ke tahun. Ada apa ini?,” Aprizal mempertanyakan.
”Kami justru ada mencium indikasi Unsur kesengajaan dari pembuat kebijakan di Kabupaten PALI, membuat banyak pejabat Plt di OPD-OPD diduga dengan tujuan untuk kepentingan tertentu,” kata Aprizal.
”Karena jelas, pejabat Plt itu disinyalir hanya sekedar Boneka Oknum pembuat kebijakan di Kabupaten PALI, sehingga segala kebijakan yang berkaitan dengan anggaran di OPD-OPD, anggaran besar dan kecil ada di pimpinan PALI,” Aprizal mensinyalir kuat.
Aprizal mencontohkan, misalnya Kepala Bappeda Kabupaten PALI merangkap Plt Kepala Dinas Pertanian.
Menurut Aprizal, hal itu ada sesuatu yang sangat mencurigakan. Bagaimana tidak, karena bisa saja terjadi Oknum Kaban Bappeda membuat anggaran siluman untuk di Dinas Pertanian di Kabupaten PALI.
Kemudian, ada Kabid Bappeda Kabupaten PALI merangkap Plt Kepala Dinas Ketahanan Pangan, ini juga bisa terjadi dugaan serupa.
”Ada dugaan kuat terjadi penganggaran siluman di dua OPD itu, ”Ngocok dewek, motong dewek, bagi dewek,” ungkap Aprizal mengistilahkan peribahasa yang berarti membuat anggaran untuk kegiatannya sendiri.
Aprizal menguraikan, bahwa Wakil Bupati Kabupaten PALI Drs. Soemarjono sudah melantik dan mengambil sumpah 71 pejabat Administrator Lingkup Pemda PALI.
Namun sayangnya, meski berulangkali melakukan rotasi, mutasi, cucuk cabut para pejabat baru, ada sederet nama tetap menjadi primadona merangkap jabatan di sejumlah OPD.
Dengan usianya yang ke 9 tahun, sampai saat ini masih banyak dinas dan badan dijabat oleh Plt sekaligus merangkap jabatan sebagai Kepala OPD lain.
”Contohnya, Plt Kepala Dinas Catatan Sipil merangkap Dinas Perizinan, Sekretaris Daerah merangkap Plt Inspektorat, Kaban Bappeda merangkap Plt Kadis Pertanian, Plt Staf Ahli Keuangan dijabat Kadin Perpustakaan, Plt Litbang dijabat Kabag Humas,” jelas Aprizal.
”Sedangkan pejabat Kepala OPD Kabupaten PALI yang masih Plt, di antaranya Plt Kaban Bapenda, Plt Kadis Diknas, Plt Kadin Dinsos, Plt Kadis Pariwisata, Plt Koperasi dan UKM, Plt Litbang, Plt Kadis Perumahan dan Pemukiman, Plt Kasat Pol. PP, Plt Kepala Inspektorat, Plt Pertanian, Plt Dinas Perikanan, Plt Perizinan, Plt Kominfo, Plt Ketahanan Pangan, Plt BPKAD,” pungkas Aprizal. (Ical/Red)
