jejakkasus.co.id, SAWAHLUNTO – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sawahlunto menyelenggarakan sosialisasi bersama Forum Pengurangan Resiko Bencana (F-PRB) di Gedung Pusat Kebudayaan (GPK) Kota Sawahlunto, Sumatera Barat (Sumbar), Jumat (19/11/2021).
Kota Sawahlunto dengan kondisi topografi, geologi dan geografis yang berada pada empat segmen aktif patahan bumi yang melewati wilayah Sumatera Barat, seperti segmen Sianok, Suliti, Sumani dan Sumpur memiliki potensi terjadinya musibah dan bencana alam dimana hal ini tentunya menjadi tanggung jawab bersama serta perlunya sinergi antara Pemerintah dengan berbagai unsur yang ada di tengah masyarakat dalam menyikapinya.
Untuk itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Sawahlunto telah membentuk Forum Pengurangan Resiko Bencana yang dikukuhkan melalui Surat Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor : 188.45/249/WAKO-SWL/2021 tentang Pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana di Kota Sawahlunto tanggal 20 September 2021.
Forum yang berkedudukan di Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sawahlunto ini terdiri dari berbagai Unsur dengan susunan keanggotaan antara lain, sebagai Koordinator Indra Yosef, Sekretaris Hengky Fransdamurya, Wakil Sekretaris Rismawati dan Bendahara Giovani.
Paska dikukuhkan, BPBD Kota Sawahlunto mengadakan kegiatan sosialisasi komunikasi, informasi dan edukasi pada daerah rawan bencana Kabupaten / Kota Sawahlunto yang berlangsung di Gedung Pusat Kebudayaan Kota Sawahlunto, Jumat (19/11/2021).
Dalam kegiatan tersebut, Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sawahlunto Adri Yusman, S.Sos, M.M., mengharapkan keberadaan Forum ini benar-benar dapat dirasakan dampak dan manfaatnya ditengah masyarakat.
Lebih jauh Adri Yusman memaparkan, untuk teknis penyelenggaraan, seperti pembahasan dan rapat-rapat kerja nantinya akan diadakan Kantor Sekretariat bersama, apakah menyatu di Sekretariat BPBD atau pada lokasi tersendiri .
Yang terpenting adalah pemahaman terhadap resiko bencana itu sendiri serta melakukan inventarisasi dimana dengan memahami resiko dan inventarisir daerah rawan bencana tersebut tentu nantinya kita dapat menyusun langkah-langkah apa yang akan diambil nantinya.
“Tantangan terbesar adalah kesadaran masyarakat dalam pengurangan resiko bencana masih rendah saat ini. Banyak masyarakat membangun rumah di tebing-tebing, drainase tidak memadai, pohon-pohon penyangga ditebangi dll. Pemahaman seperti itu yang mesti kita sosialisasikan ditengah masyarakat disertai penguatan tata kelola resiko bencana termasuk ketersediaan peralatan dalam hal penanggulangan, pemulihan dan rehab rekon, sehingga dapat meminimilisir dampak dari resiko bencana yang mungkin terjadi,” jelas Adri Yusman.
Sementara itu, Koordinator F-PRB Indra Yosef dalam kesempatan rapat gabungan pertama tersebut menuturkan, untuk penguatan dan program kerja terlebih dahulu perlu disusun AD/ART dengan membentuk Tim Perumus.
Apa yang kita lakukan tentunya sesuai dengan hasil musyawarah bersama dengan tidak melebihi perundangan yang berlaku.
Keberadaan Forum ini sangat bagus dalam memberikan pemahaman ditengah masyarakat tentang kebencanaan.
“Melalui Forum yang merupakan mitra dari pemerintah ini, kita dapat memberikan masukan-masukan dan kontribusi bersifat positif kepada pemerintah melalui pihak BPBD mengenai hal apa saja yang berkembang ditengah masyarakat, khususnya menyangkut kebencanaan, mulai dari antisipasi, penanggulangan dan pemulihan paska bencana termasuk saran dan kritikan, agar apa yang kita lakukan benar-benar sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan,” papar Indra Yosef.
Kegiatan sosialisai yang berlangsung mulai pagi dilanjutkan dengan rapat, selanjutnya pada bulan Desember yang membahas dan menetapkan AD/ART serta hal lainya yang diperlukan dalam berbagai kegiatan forum ini kedepannya. (Yanto)
