JAKARTA– Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) mendorong para kepala daerah, Bupati/Walikota, di Indonesia untuk makin peduli terhadap kebudayaan dan melek media.
Untuk lebih memotivasi para kepala daerah tentang hal tersebut, PWI Pusat menyiapkan reward Anugerah Kebudayaan untuk bupati/walikota yang paling baik.
“Tujuan penghargaan ini untuk memilih bupati/walikota yang pro kebudayaan dan melek media. Kepala daerah yang sepak terjangnya memberikan inspirasi dan edukasi tentang perlunya membangun Kabupaten/Kota berbasis kebudayaan yang berkemajuan, masyarakatnya berkarakter, melek media serta bijak dalam memanfaatkan medsos,” kata Yusuf Susilo Hartono, Pelaksana Anugerah Kebudayaan PWI Pusat, Senin (11/11/2019).
Disampaikan Yusuf, pemberian anugerah kebudayaan merupakan bagian dari kegiatan peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2020 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
“Ini yang kedua, setelah pertama tahun 2016 pada HPN di Lombok. Sebagai pilar demokrasi ke-4, pers bertugas mendorong tidak hanya bidang politik dan ekonomi semata, tapi juga kebudayaan yang dicita-citakan sebagai landasan pembangunan,” jelasnya.
Pendaftaran yang tadinya ditutup 15 November 2019, ungkap dia, diperpanjang hingga 30 November 2019. Hal ini dilakukan untuk memberi waktu dan kesempatan pada Bupati maupun Walikota, tentu dengan persiapan yang lebih matang.
“Bupati/walikota yang pernah mendapatkan penghargaan di tahun 2016, antara lain Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, Bupati Tegal Enthus Susmono (alm), Bupati Purwakarta Dedy Mulyadi, Bupati Wakatobi Hugua, Walikota Sawahlunto Ali Yusuf serta Walikota Bandung Ridwan Kamil,” paparnya.
Yusuf Susilo menambahkan, pendaftaran dapat dilakukan melalui email pwianugerahkebudayaan@gmail.com. Dengan melampirkan proposal yang di dalamnya berisi empat aspek. Pertama, Aspek pemanfatan media massa dan media sosial, untuk wahana penguatan kebudayaan lokal dan alat komunikasi lokal-nasional maupun global. Kedua, Aspek-aspek Peraturan Daerah tentang kebudayaan (cagar budaya, pelestarian tradisi dan adat istiadat, bahasa, kesenian, museum, festival, pariwisata, kuliner dll) serta bagaimana mengimplementasikannya sebagai sarana pembinaan karakter, ekspresi kreatif, mengukuhkan persatuan dalam keragaman, keadilan dan kesejahteraan rakyat.
Ketiga, aspek inovasi, berupa kebijakan, program hingga implementasi, yang mengarus-utamakan kebudayaan, sehingga mampu merevolusi mental masyarakat setempat, dalam mencapai kelestarian lingkungan, kemajuan, kesejahteraan (ekonomi) yang berkeadilan (hukum).
Keempat, aspek pendukung pada aktualisasi nilai-nilai lokal yang berdaya nasional/global, berupa anggaran, event-event, sarana/prasarana, SDM, dan publikasi/dokumentasi yang berkelanjutan.
“Jika pada Anugerah Kebudayaan pertama memilih 7 bupati/walikota, pelaksanaan kedua ini direncanakan sampai 10 bupati/walikota. Adapun tim jurinya dari unsur wartawan senior kebudayaan, budayawan/akademisi, pengurus PWI Pusat, perwakilan Apkasi dan Apeksi,” ujar Yusuf.
Para bupati/walikota terpilih, imbuhnnya, akan menerima trofi dan piagam Anugerah Kebudayaan PWI Pusat pada puncak perayaan Hari Pers Nasional di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, 9 Februari 2020.
Dalam penyelenggaraan Anugerah Kebudayaan yang kedua kalinya ini, PWI Pusat bekerja sama dengan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi ) dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi).(Ab/Rhs/Fd).
