PESAWARAN- JK. LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Distrik Pesawaran wilayah teritorial Lampung, gelar aksi damai di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesawaran.
Dalam orasinya LSM GMBI meminta kepada DPRD Kabupaten Pesawaran terkait penolakan dari LSM GMBI mengenai RUU HIP, karena bagi GMBI, Pancasila adalah final, tidak ada tawar menawar.
Abdul Manaf, selaku Ketua LSM GMBI meminta kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesawaran terkait penolakan GMBI dengan adanya RUU HIP, yang sudah resmi di tetapkan menjadi RUU inisiatif DPR dalam Rapat Paripurna pada hari Selasa 12 Juni yang lalu.
Menurut Abdul Manaf, hal itu sangatlah tidak tepat untuk di bahas sekarang ini, karena saat ini Pemerintah itu seharusnyanya lebih memperhatikan keadaan rakyatnya, mengingat saat ini negara kita sedang menghadapi masa pandemi Covid-19, ujar Manaf.
Masih menurut manaf, dengan adanya RUU HIP ini, sama saja dengan mengkerdilkan kewibawaan dan martabat Pancasila yang telah memiliki kedudukan dan fungsi yang kuat sebagai Dasar Negara kita, ujarnya.
RUU HIP juga menyulut kontroversi, karena tidak menyertakan Tap MPRS mengenai pembubaran PKI dalam konsideran ‘ Mengingat’ di Draf RUU tersebut.
Pemerintah telah meminta pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila di tunda. Pemerintah ingin DPR memperbanyak dialog dengan semua elemen.
“Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pesawaran Faisal saat menerima perwakilan dari LSM GMBI menyampaikan, sangat mendukung atas pernyataan sikap dari GMBI dan berjanji akan meneruskan ke DPR apa yang menjadi tuntutan dari LSM GMBI terkait RUU HIP. (Rud)
