jejakkasus.co.id, PANGKALPINANG – Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19. Kembali disebarluaskan dalam rangka memberikan edukasi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat, terkait penerapan protokol kesehatan (Prokes) di kehidupan sehari-hari.
Anggota DPRD Bangka Belitung, Ustad Dede Purnama Alzulami beserta Kasi Bina Tibum dan Ketentraman Masyarakat Kota Pangkalpinang, M. Fajri Alzulami bertindak sebagai narasumber dalam agenda penyebarluasan kali ini dilaksanakan di Hotel Orsela Pangkalpinang, Kamis (09/09/2021).
“Kita selalu menghimbau dalam kegiatan apapun, dan dalam kehidupan kita sehari-hari terutama kita harus menjalankan protokol kesehatan, baik bermasker, menjaga jarak, meningkatkan imun,” pesannya di hadapan tamu undangan.
Sambungnya, Kehadiran perda ini sebagai bukti cinta dan kasih sayang pemerintah terhadap masyarakat. Muatan aturan di dalamnya bersifat mengikat, namun bukan bertujuan untuk mencari kesalahan tetapi untuk melindungi masyarakat itu sendiri.
“Maka penerapan perda disarankan lebih humanis dan mengakomodir semua pihak, pendekatannya pun tidak dengan kekerasan,” terangnya.
Dalam momentum tersebut, Kasi Bina Tibum dan Ketentraman Masyarakat Kota Pangkalpinang, M. Fajri Alzulami turut menyampaikan urgensi dari pada Perda di atas.
Dia merincikan bahwa, turunan dari Perda Adaptasi Kebiasaan Baru itu pun telah ditindaklanjuti oleh Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 49 Tahun 2020, tantang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease–19 di Kota Pangkalpinang.
“Tindaklanjut dari Perwako ini, kita dari jajaran Satpol-pp bersama dengan TNI dan Polisi turun ke lapangan hampir tiap hari dan malam, supaya prokes kita jangan sampai longgar,” sampainya.
Jauh sebelum diterapkan, pihaknya telah mensosialisasikan Perwako tersebut kepada masyarakat Kota Pangkalpinang lebih awal. Demi kepastian hukum Perwako untuk tetap memberlakukan sanksi-sanksi bagi pelanggar prokes.
Namun dalam pemberian sanksi itu, dijelaskannya harus melewati beberapa tahap sanksi. Terutama sanksi teguran lisan, dilanjutkan dengan sanksi teguran tertulis, sanksi sosial dan selanjutnya sanksi administrasi. Tahapan yang tersusun sistematis itu, sebagai bukti bahwa perwako itu menggunakan pendekatan humanis.
“Misalnya sanksi sosial, bagi pelanggar prokes disuruh menyapu, kalau sanksi administrasi bagi pelanggar perorangan diberlakukan Rp 250 ribu, kalau bagi pengusaha sanksi administrasinya sampai Rp 25 juta,”tuturnya. (FR)
Publikasi Setwan 2021
