jejakkasus.co.id, PANGKALPINANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang mengikuti Rakor (Rapat Koordinasi) Pertanahan se-Provinsi Bangka Belitung, Pemerintah Daerah (Pemda) diminta sinergi bersama BPN (Badan Pertanahan Nasional).
Plt Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Pangkalpinang Syahrial mengikuti rapat koordinasi pertanahan antara Instansi se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan tema “Dukungan Pemerintah Daerah terhadap Program Strategis Nasional di Bidang Pertanahan“ di ruang pertemuan Pantai Pasir Padi lantai tiga Kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung. Senin (6/9/2021).
Rakor juga diikuti secara virtual oleh Bagian Pemerintahan Setda Kota Pangkalpinang, Camat Tamansari, Camat Rangkui serta Camat Gerunggang.
Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman meminta kepada kabupaten/ kota melakukan konsolidasi dan sinergitas dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk menyukseskan program-program pertanahan yang telah disiapkan oleh pemerintah pusat.
Hingga saat ini menurut dia, program tersebut terus dikoordinasikan dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
“Hal ini dilakukan dengan harapan hasil pemetaan dan pensertifikatan yang telah ditargetkan dapat terpenuhi,” kata Erzaldi.
Dia menyatakan, masalah pertanahan di Kepulauan Bangka Belitung merupakan suatu hal yang penting.
Karena menurutnya, dalam mencakup tata ruang yang dapat dijadikan tonggak utama bagi untuk mempercepat pelaksanaan investasi di beberapa daerah.
“Pertanahan dan tata ruang sangat berkaitan erat. Ini merupakan hal yang utama sebagai pintu masuk para investor ketika pertama kali mereka ingin melakukan investasi,” ungkapnya.
Menurutnya, jika data mau pun keterangan informasi mengenai pertanahan kabur atau tidak ada kejelasan, maka segala sesuatunya akan dipastikan tidak cepat menarik minat investor.
“Sistem Online Single Submission (OSS) sudah menjadi bukti ketika percepatan perizinan dilakukan. Tapi bisa juga mentok tidak berkembang karena urusan pertanahan belum _clear_ betul termasuk masalah tata ruang,“ jelas pria yang pernah menjabat Bupati Bangka Tengah ini.
Untuk itu, diperlukan rapat koordinasi pertanahan dan akan langsung diimplementasikan oleh para Kepala Kantor Pertanahan bersama Pemerintah Daerah setempat agar program-program pertanahan yang sangat strategis dapat berjalan lancar. (FR)
