Foto: Aksi Mahasiswa menolak kenaikan BBM bersubsidi di depan kantor DPRD Kota Cirebon, Jawa Barat.
jejakkasus.co.id, CIREBON – Keputusan pemerintah menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), memicu aksi penolakan di sejumlah daerah, tidak terkecuali di Kota Cirebon.
Hal tersebut, membuat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dan Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) Cirebon menggelar aksi demo penolakan kenaikan BBM di depan kantor DPRD Kota Cirebon, Jawa Barat, Senin (5/9/2022).
Koordinator aksi HMI Cirebon, Yasir Sutisna dalam orasinya mengatakan, bahwa kebijakan pemerintah yang menaikan harga BBM bersubsidi sangatlah tidak berpihak kepada rakyat, bahkan kebijakan tersebut menurutnya dapat menyengsarakan rakyat.
“Kami secara tegas menolak kenaikan BBM bersubsidi oleh pemerintah. Seharusnya pemerintah lebih kreatif lagi dalam memberikan kebijakan, tidak harus menaikan BBM sebagai solusinya,” tegasnya.
“Karena ketika hari ini BBM bersubsidi itu naik, maka akan mempengaruhi semua harga pokok yang lain,” jelasnya.
Lanjut Yasir, selain kami memberikan tuntutan, kami juga memberikan solusi kepada pemerintah untuk dapat dipertimbangkan. Masih banyak cara lain bagi pemerintah selain menaikan BBM bersubsidi.
“Seperti memanfaatkan Sumber Daya Alam, dalam hal ini batu bara dan minyak sawit yang saat ini harganya sedang tinggi. Juga relokasi anggaran dan memangkas biaya-biaya yang tidak produktif lainnya,” ujar Yasir Sutisna kepada jejakkasus.co.id, usai aksi.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Dewan DPRD Kota Cirebon, Ruri Tri Lesmana mengatakan, apapun yang menjadi tuntutan pada hari ini, kami semua menyetujui.
“Tuntutan pada hari ini, akan kami jadikan bahan pertimbangan yang kemudian akan kami sampaikan ke pusat,” sampainya dengan menandatangani tuntutan yang disampaikan Mahasiswa.
1. Perbaiki dan memperkuat daya kondisi ekonomi rakyat sehingga penyaluran subsidi BBM tepat sasaran,
2. Membatasi penerimaan manfaat subsidi BBM untuk kendaraan tertentu (Roda dua, Angkutan umum dan Kendaraan logistik) dengan disertai pengawasan yang ketat,
3. Mengalokasikan pendapatan yang besar dari komoditas kenaikan Sumber Daya Alam di pasar global (Batu bara dan Sawit) untuk menambah subsidi BBM,
4. Merelokasikan anggaran belanja Kementrian, Lembaga yang tidak produktif untuk menopang subsidi BBM.
Pada aksi ini, sempat terjadi dorong-mendorong antara personel pengamanan dari Polres Cirebon Kota dengan Mahasiswa.
Namun, setelah ditemui Ketua DPRD Kota Cirebon pada pukul 13.48 WIB untuk melakukan mediasi, akhirnya massa aksi dari Mahasiswa dapat membubarkan diri dengan kondusif. (Fauzy/Suhardi)
Editor: FR
Copyright ©: Jejak Kasus
