KOTA BENGKULU- JK. Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bengkulu ke-8 masa persidangan ke-I tahun sidang 2021 mengagendakan dengar laporan Gubernur Provinsi Bengkulu H. Rohidin Mersyah, M.M.A., mengenai Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2020 bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu. Senin (29/03/2021).
Penyampaian LKPJ Gubernur Bengkulu Rohidin ini merupakan kewajiban Kepala Daerah yang diamanatkan Undang-Undang untuk memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Gubernur H. Rohidin dalam laporannya memaparkan secara ringkas capaian kinerja dari aksi yang telah diupayakan Kepala Daerah beserta Jajarannya.
Gubernur H. Rohidin Mersyah menyampaikan antara lain, capaian kinerja pada sisi pengendalian Inflasi, dalam 5 (lima) tahun terakhir Inflasi Provinsi Bengkulu berhasil ditekan secara drastis, dari 5,00 persen ditahun 2016 menjadi 0,89 persen pada tahun 2020.
“Penurunan ini berkat ke stabilan harga barang dan jasa yang terjaga sepanjang tahun,” terang Gubernur H. Rohidin.
Selanjutnya, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita Provinsi Bengkulu tahun 2020 meningkat, naik menjadi Rp 36,31 juta dibandingkan tahun 2019 yang hanya sebesar Rp 36,2 juta.
“PDRB menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku pada tahun 2020 juga mengalami kenaikan dibanding tahun 2019. Dimana pada tahun 2020 nilai PDRB tersebut mencapai Rp 73,34 triliun sedangkan tahun 2019 hanya sebesar Rp 72,11 triliun,” paparnya.
Lanjutnya, disisi pertumbuhan ekonomi memang mengalami penurunan pada tahun 2020, menyentuh minus 0,02 persen jika dibandingkan pada tahun 2019.
Menurutnya, hal itu sebagai akibat tertekannya Perekonomian Global dan Nasional sebagai dampak pandemi Covid-19.
“Akan tetapi, jika dibandingkan dengan Provinsi lain di Pulau Sumatera, Provinsi Bengkulu merupakan Provinsi dengan penurunan pertumbuhan ekonomi terkecil, untuk penanganan masalah kemiskinan di Provinsi Bengkulu,” ujarnya.
Gubernur Provinsi Bengkulu H. Rohidin Mersyah, M.M.A., telah menunjukkan hasil yang signifikan pada beberapa tahun terakhir. Ini dibuktikan dengan penurunan tingkat kemiskinan pada tahun 2018 sebesar 1,02 poin dan merupakan Provinsi paling progresif menurunkan tingkat kemiskinan di Pulau Sumatera. ADV (Pram)
