jejakkasus.co.id, PALEMBANG –
Komunitas Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (K-MAKI) Sumatera Selatan (Sumsel) melaporkan dugaan Penerimaan Gratifikasi Gubernur Sumsel Herman Deru dari para Kepala Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel hingga dari para Kontraktor serta dari satu anggota DPRD Sumsel inisial AK.
Laporan dugaan Gratifikasi itu disampaikan K-MAKI Sumsel kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav. 4 Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa (25/02/2025).
Koordinator K-MAKI Sumsel Feri Kurniawan mengatakan, pihaknya melaporkan 3 dugaan tindak pidana korupsi ke KPK yang berkaitan dengan Herman Deru, yakni soal dugaan Pemalsuan Risalah Dokumen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Bank Sumsel Babel (BSB), PT Sriwijaya Mandiri Sumsel (SMS) salah satu BUMD, dan Pembangunan Villa milik Herman Deru seluas 16 Hektar.
“Tapi fokus kita ke Villa Gandus, karena ini jelas bahasanya, Villa ini dibangun oleh Dinas-dinas di atas Tanah Milik Gubernur Sumsel. Itu yang kita fokuskan saat ini. Yang kita laporkan itu Herman Deru, 7 Kepala Dinas, 6 Kontraktor, dan 1 anggota DPRD Sumsel inisial AK yang diduga membangun, memberikan Gratifikasi di Tanah milik Gubernur Sumsel Herman Deru,” kata Feri kepada Wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Selasa siang (25/02/2025).
“Nah, Pak Herman Deru digugat oleh Arif itu atas pembayaran Rp 4,7 miliar yang belum diselesaikan. Nah, maka dari itu tidak ada penyelesaiannya. Ternyata pengerjaan di 16 Hektare ini bukan hanya Arif saja yang mengerjakan. Tetapi ada keterlibatan 7 Kepala Dinas yang mengerjakan fasilitas, seperti ada Pembangunan Jalan, Pembuatan Danau di Villa tersebut, ada Kandang Kuda. Jadi, fasilitas di Villa 16 Hektare ini sungguh luar biasa,” ungkapnya.
Sebelumnya, Ferry mencurigai jika Villa tersebut juga tidak dilaporkan Herman Deru di dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
“Makanya, kami hari ini, teman-teman dari Komunitas Masyarakat Anti Korupsi, Aktivis Sumsel-Jakarta juga oleh Pak Arif orang yang melihat, yang berkomunikasi langsung dengan Kepala Dinas ini. Bahkan, Pak Arif ini diperkenalkan sebagai Konsultannya Pak Gubernur Herman Deru ke Kepala Dinas-Kepala Dinas ini,” bebernya.
“Meminta agar KPK menelusuri dugaan keterlibatan Dinas-dinas di Pemprov Sumsel yang ikut membangun Villa Pribadi Herman Deru yang diduga menggunakan Fasilitas Negara,” pungkasnya. (Ical)
