Brebes- Pemerintah Kabupaten Brebes akan menyediakan dan mengadakan pembelian mobil Dinas untuk para pejabat setingkat Kepala Dinas dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Informasi yang dihimpun awak media, nantinya ada Sekitar 11 unit mobil Dinas baru dengan total anggaran mencapai Rp 4,56 miliar. Padahal, di sisi lain warga Brebes masih ada kurang lebih 55.296 rumah warga yang tak layak huni dan belum tertangani hingga saat ini (2/09/2019).
Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Brebes, Subandi membenarkan rencana pembelian mobil Dinas baru tersebut. Iya betul mas, belanja mobil Din ini masuk dalam anggaran perubahan tahun ini, katanya, saat dikonfirmasi beberapa waktu yang lalu.
Bupati Brebes, Idza Priyanti, A.md. SE, enggan menjawab saat diwawancara. Beliau justru melemparkan hak jawab kepada Sekda. Di waktu yang lain saat di konfirmasi, Sekda Brebes, Djoko Gunawan mengatakan, pengadaan mobil Dinas baru memang di alokasikan pada anggaran perubahan 2019 ini. Pengadaan mobil Dinas tersebut, katanya, dimaksudkan dalam rangka untuk meningkatkan dan
menjaga mobilisasi dengan kondisi medan dan wilayah Brebes yang cukup luas.
Kendati demikian, beliau menjamin pengadaan mobil Dinas tidak akan mengganggu kegiatan pembangunan. Kalau jumlah alokasi anggaran bagi pengadaan mobil ini, saya kurang hafal. Tapi, yang jelas bertujuan untuk meningkatkan mobilisasi terkait kinerja Dinas. Selain untuk Dinas, pengadaan kendaraan Dinas ini juga di peruntukan bagi mobilisasi Forkompinda, tukas Djoko.
Terkait RTLH, data dari Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Disperwaskim) Kabupaten Brebes menyebutkan, sampai 2019 masih ada 55.296 unit rumah yang termasuk kategori tak layak huni. Jumlah tersebut tersebar di 17 kecamatan yang ada di Brebes. Dari total 55.296 unit RTLH itu, di tahun 2017 lalu melalui APBD Pemkab Brebes baru menangani sebanyak 237 unit. Kemudian, di tahun 2018 hanya sebanyak 5 unit dan tahun 2019 direncanakan sebanyak 1.000 unit.
Berdasarkan data BDT (Basis Data Terpadu), saat ini masih ada sebanyak 55.296 unit RTLH di Brebes, kata Kepala Disperwaskim Kabupaten Brebes, Sutaryono.
Sementara di dua Desa di kecamatan Tanjung, yaitu Desa Kubang Putat dan Desa Luwung Bata. Seperti berita yang ditelusuri dan berhasil di himpun awak media Jejak Kasus, bahwa verifikasi BDT (Basis Data Terpadu) yang masuk ke Pemerintahan terkesan asal-asalan. Artinya BDT yang menjadi acuan Disperwaskim-Kabupaten Brebes tidak sesuai fakta yang ada di kedua Desa tersebut di atas.
Catatan yang terdapat pada BDT (Basis Data Terpadu-red) hanya kategori keluarga yang ekonomi sudah mapan, bukan yang benar-benar miskin, ujar salah satu warga di Desa Luwung Bata yg tidak mau disebut namanya, sehingga yang terjadi untuk sekarang, PKH (Program Keluarga Harapan) yang ada di daerah kami yang masuk dalam Kecamatan Tanjung, jadi tidak tepat sasaran,karna yg keluarga kategori miskin kebanyakan tidak punya nomor BDT (Basis Data Terpadu) atau tidak di masukan dalam nomor BDT sehingga tidak akan mendapatkan bantuan apapun yang pemerintah program kan, semua bantuan pemerintah yang akan di turunkan ke warga masyarakat bawah, berbasis dari nomor BDT, dan kadang yang menjadi petugas untuk mendata BDT (PCL) hanya memasukan keluarganya sendiri/pilih-pilih, contoh di Desa kami. Tegasnya lagi dengan semangat.
Begitu pula di tempat berbeda, yaitu Desa Kubang Putat, rata-rata yang mendapatkan bantuan PKH, rumahnya bagus/permanen bahkan ada yg punya toko dapat beras raskin, tapi yang rumah mau roboh/janda jompo,justru tidak mendapatkan bantuan apapun, dan ini terjadi bukan baru, akan tetapi sudah hitungan tahun, dan sudah banyak warga yang protes dan mengeluhkan hal tersebut ke Dinas terkait, tapi minim perbaikan dan tidak ada perubahan sampai detik ini, dan orang-orang itu saja yg mendapatkan bantuan.
Gimana Pemda mau mengangkat kemiskinan sesuai sasaran Program, kalau di lapangan dalam mendatanya saja tidak betul. Ujar Dasuki salah satu Pengurus Partai. (Dh. Adi).
