jejakkasus.co.id, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju dan Pejabat Setingkat Menteri untuk menggaungkan kembali pelaksanaan Protokol Kesehatan (Prokes) di tengah situasi kasus Covid-19 yang kembali meningkat.
Jokowi bilang, hal itu penting demi menghindari potensi pengendalian situasi Covid-19 yang mengganggu situasi perekonomian Indonesia.
“Perlu kita gaungkan kembali pelaksanaan Protokol Kesehatan. Ini penting, karena kita tidak mau pengendalian Covid ini bisa mengganggu ekonomi kita,” ucap Jokowi saat Rapat Terbatas (Ratas) Evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (4/07/2022).
Presiden menyampaikan, bahwa Ratas perlu membahas lebih lanjut mengenai upaya penanganan lonjakan kasus Covid-19, karena masuknya varian Omicron BA.4 dan BA.5 di Indonesia yang diprediksi terjadi pada pekan kedua atau ketiga Bulan Juli 2022.
“Kembali kita akan mengevaluasi kebijakan PPKM, yang kita tahu, kasus per 3 Juli kemarin ada sebanyak 1.614 kasus, dan diprediksi puncak kasusnya akan berada di Bulan Juli ini pada minggu kedua atau minggu ketiga,” kata Jokowi.
Salah satu hal yang ditekankan Presiden Jokowi, adalah upaya mendorong pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 dosis penguat atau Booster bagi masyarakat yang sampai saat ini baru mencapai 24,5 persen.
Secara khusus, Presiden meminta kepada Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Muhammad Andika Perkasa, Kementerian Kesehatan, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk terus mendorong pelaksanaan Vaksinasi Booster.
“Terutama, di kota-kota yang memiliki tingkat interaksi antarmasyarakat tinggi,” kata Jokowi.
Ratas ini dihadiri Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Andika Perkasa, dan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto,
Tampak pula Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Hadi Tjahjanto, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. (Tim)
