JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto bersama dengan tokoh masyarakat Papua dan Papua Barat sepakat untuk mengakhiri ketegangan yang terjadi di Provinsi Papua dan Papua Barat. Dengan demikian, maka pemerintah bersama dengan masyarakat di Papua dan Papua Barat dapat melaksanakn pembangunan yang lebih kondusif, terintegrasi dan terjamin kemajuan di daerah itu.
“Kita sepakat yang utama adalah bagaimana kita segera mengakhiri suasana yang tegang, suasana yang panas, demo anarkis ini menjadi kembali tenang, pulih, stabil. Dari kondisi itulah kemudian kita akan bangun pemikiran-pemikiran baru, akan mengoreksi hal-hal yang salah, akan menambah sesuatu yang kurang agar ke depan nanti pembangunan Papua dan Papua Barat lebih kondusif, terintegrasi, dan lebih terjamin kemajuan daerahnya,” ujar Menko Polhukam Wiranto di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (30/8/2019).
Hadir dalam pertemuan tersebut Kepala BSSN Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian, Tokoh Papua Laksdya TNI (P) Freddy Numberi, Yorrys Raweyai, Frans Ansanai, tokoh pemuda Papua Samuel Tabuni, Alfred Papare, dan Victor Abraham Abaidata.
Menurut Menko Polhukam, sebenarnya tuntutan untuk yang salah dihukum itu sudah dan sedang dilaksanakan, baik di Papua dan Papua Barat. Misalnya proses hukum anggota militer dari Kodam Brawijaya, 5 orang diskorsing termasuk Danramil seorang mayor dan satu Babinsa, kini keduanya lanjut ke tahap pemeriksaan karena diduga ada tindakan yang merugikan sipil TNI, dan tiga lainnya masih diperiksa sebagai saksi.
Dari masyarakat sipil, sudah ditetapkan tersangka yang ditangani Polda Jawa Timur atas nama Tri Susanti dan Syaiful. Pelanggaran yang dilakukan yaitu UU ITE, penghasutan, dan ujaran kebencian. Sedangkan di Papua, orang-orang yang melakukan tindakan anarkis, perusakan juga harus ditangani secara hukum.
“Kami menjamin bahwa tidak ada yang lolos dari jeratan hukum pada saat mereka melanggar hukum. Kalau itu yang menjadi permasalahan kita sudah lakukan,” kata Wiranto.
“Kita bukan mencari kesalahan baik perorangan, kelompok ataupun institusi, tapi mencari solusi agar suasana panas bisa mereda, bisa tenang kembali. Dengan demikian, setelah tenang nanti kita bisa berpikir apa yang bisa kita lakukan untuk membangun Papua dan Papua Barat lebih baik lagi,” lanjutnya.
Terkait keberadaan aparat militer dan kepolisian, Menko Polhukam menjamin bahwa keberadaan mereka bukan untuk represif tapi menjaga rakyat yang demo jangan sampai anarkis. Menko sendiri sudah memerintahkan, jangan represif, jangan pakai peluru tajam, tapi pakai cara-cara yang persuiasif, edukatif, dan kompromis.
“Tapi kalau dibacok, dipanah, diparang, dia punya keluarga, punya anak-anak, yang meninggal itu meninggalkan tanggung jawab keluarga. Untuk apa kita bunuh-bunuhan hanya gara-gara tersinggung dan itu sudah diselesaikan dengan cara-cara hukum. Oleh karena itu, ajakan dari Pak Freddy dan teman-teman di Papua dan Papua Barat. Ayo kita kembali damai, memikirkan masa depan, tidak ada perusakan tapi ada pembangunan. Pembangunan itukan mahal dari uang rakyat, dari pajak, dari hasil kerja masyarakat dikumpulkan untuk bangun, bangunnya susah tapi bakarnya cepat, yang rugi rakyat. Misalnya sekarang Telkom terbakar, itu terputus 36 bts saya dapat laporan dari Kominfo, akhirnya lumpuh SMS, whatsapp, telepon, diisukan ini pemerintah yang motong, bukan. Kita tidak bisa menghabiskan komunikasi seperti itu. Ini yang harus kita waspadai,” kata Menko Polhukam Wiranto.
Tokoh masyarakat Papua, Laksdya TNI (P) Freddy Numberi menghimbau pada adik-adik di Papua agar kembali tenang. Ia meminta agar mempercayakan masalah ini pada pemerintah untuk dapat diselesaikan dengan baik.
“Saya himbau pada adik-adik kita kalau ada masalah komunikasikan dengan baik, kami kakak senior akan selalu membantu. Karena kita yakin kalau saling merangkul dari Merauke sampai Aceh sebagai negara yang baik maka kita akan makmur, kalau Indonesia bersatu kuat negara-negara lain akan takut dan mereka berusaha supaya kita terpecah, harus kita waspadai,” katanya.
“Kepentingan-kepentingan di Asia akan banyak dan Indonesia akan terpecah, mana kala kita tidak saling merangkul, jangan karena masalah kecil kita terpicu, ini sangat menyakitkan. Maka kita bangun kembali, tenang, duduk baik-baik, bagaimana ke depan pemerintah akan lebih perhatian untuk membangun kehidupan lebih baik. Tidak semuda membalik telapak tangan memang, tapi ada upaya untuk memperbaiki,” sambungnya.
Sementara itu, tokoh pemuda Papua asal Nduga, Samuel Tabuni menyatakan sepakat dengan Pak Menko Polhukam agar saat ini cooling down. Ia pun meminta generasi muda di Papua dan Papua Barat untuk memberi ruang bagi pemerintah untuk melihat masa depan Papua.
“Saya juga tadi meminta Pak Menko bahwa pasukan di Nduga ditarik karena masyarakat kita ada di luar. Hari ini kita sibuk ada demo di Papua, tapi orang pertama yang menjadi korban kita belum pernah dibahas lagi. Pak menko sampaikan Pemerintah akan membentuk tim dan lihat pasukan yang kita tempatkan dan mana yang akan ditarik,” pungkasnya. (AF)
