KEPAHIANG- JK. Komisi II DPRD Kabupaten Kepahiang dipimpin Wakil Ketua Komisi Nanto Usni dan Sekretaris Joko Triono menerima Kunjungan Kerja Komisi II DPRD Sarolangun, Provinsi Jambi di ruang Komisi II DPRD Kepahiang. Kamis (27/8/2020).
Disampaikan Ketua Komisi II DPRD Sarolangun Fadlan Kholik, SE., ME.Sy bahwa, maksud dan tujuannya melakukan audiensi terkait pengembangan usaha UMKM melalui bantuan modal kerja yang saat ini dikucurkan Pemerintah Pusat melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diberi nama Bantuan Presiden (Banpres), tuturnya.
“Kedatangan kita ke DPRD Kepahiang terkait realisasi Banpres dalam rangka pengembangan usaha UMKM, kita ingin tahu bagaimana realisasi bantuan ini di Kabupaten Kepahiang,”jelas Fadlan.
Ditanggapi Wakil Ketua Komisi II DPRD Kepahiang Nanto Usni bahwa, terkait realisasi Banpres di Kabupaten Kepahiang saat ini sudah terealisasi 587 pelaku usaha.
Kita juga sudah undang Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Bapak H.Husni Thamrin, SE untuk menjelaskan lebih lengkap terkait hal ini.
“Kita minta Kadis Perindag, Koperasi dan UKM untuk menjelaskan lebih detail,”ucap Nanto.
Dijelaskan Kadis Perdagangan Koperasi dan UKM Husni Thamrin bahwa, benar terkait realisasi Bantuan Presiden kepada pelaku usaha UKM sudah direalisasikan sejumlah 587 pelaku usaha di Kabupaten Kepahiang melalui rekening Bank BRI senilai masing-masing 2,4 juta by name by adress.
“Di Kabupaten Kepahiang sudah direalisasikan sebanyak 587 pelaku usaha mikro dan ultra mikro senilai masing-masing 2,4 juta dari 3000 usulan yang kita sampaikan ke Kementerian Koperasi di Jakarta,”terang Husni.
Ditambahkan, terkait syarat dalam pengajuan bantuan modal kerja dimasa pandemi ini diantaranya belum pernah mengajukan pinjaman Bank, memiliki tabungan tidak lebih dari 2 juta rupiah dan pastinya punya usaha, kita sudah menyurati Camat, Lurah dan Kepala Desa terkait perolehan bantuan modal kerja ini.
Kita harapkan usulan dari Kabupaten Kepahiang ini dapat terus bertambah sehingga membantu pelaku usaha mikro dan ultra mikro di Kabupaten Kepahiang mengahadapi masa pandemi ini, ucap Husni.
Sekretaris Komisi II Joko Triono menyampaikan bahwa, Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Kepahiang harus lebih menggencarkan lagi terkait program ini, karena sangat membantu sekali dimasa pandemi bagi pengembangan modal kerja pelaku UMKM di Kabupaten Kepahiang.
“Kita minta Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM untuk lebih meningkatkan pemberitahuan dan informasi terkait bantuan modal kerja senilai 2,4 juta ini, lebih lagi bisa membantu membuatkan rekening bagi pelaku usaha yang belum memiliki tabungan”.
Saya yakin masih banyak pelaku usaha UMKM di Kabupaten Kepahiang yang belum tahu terkait Bantuan Langsung Tunai (BLT) modal kerja ini, jelasnya.
“Terkait kuota bantuan secara Nasional yang mencapai 12 juta pelaku usaha ini masih sangat dimungkinkan bagi pelaku usaha UMKM di Kabupaten Kepahiang ini untuk mendapatkanya.
Kita minta peran aktif dari Dinas untuk turun langsung ke Desa dan Kelurahan terkait penambahan kuota penerima bantuan modal kerja untuk pelaku usaha UMKM di Kabupaten Kepahiang,” Pungkas Joko. (ASF)
Sumber:#komisiII #DPRD #kepahiang #bengkulu
