KOTAWARINGIN TIMUR- JK. Pilkada serentak yang dilaksanakan 5 tahun sekali ini sangat ditunggu-tunggu oleh para calon Kepala Daerah. Tetapi Pilkada Serentak kali ini berbeda dengan tahun sebelumnya, dimana Pilkada tahun 2020 dihadapkan ditengah-tengah situasi pandemi yang memang cukup sulit untuk dilaksanakan, tetapi Pemerintah berusaha memaksimalkan pelaksanaan Pilkada dengan mempersiapkan Protokol Kesehatan (Prokes) Covid-19 agar bisa tetap dijalankan dengan baik.
Walaupun memang dianggap kurang maksimal, setidaknya Pemerintah telah berupaya meminimalisir dampak dari pelaksanaan Pilkada Serentak dimasa pandemi Covid-19. Kemudian dimasa pandemi ini pelaksanaan kampanye juga dibatasi, karena cenderung menimbulkan keramaian yang akan mengakibatkan lebih meluasnya penyebaran Virus Covid-19.
Sejauh ini dalam pelaksanaan Pilkada Serentak di Indonesia sudah berjalan dengan baik walaupun berbeda pada tahun 2020, yaitu pelaksanaan Pilkada Serentak dimasa pandemi Covid-19 dianggap bisa memperkuat kecurangan-kecurangan bagi para calon, memperkuat potensi kecurangan dalam proses Pilkada untuk melakukan Politik Uang (Money Politics) demi memenangkan calon yang didukungnya.
Apalagi pada masa pandemi ini banyak masyarakat yang terdampak Covid-19, sehingga memiliki keterbatasan dalam pekerjaan dan sulit mendapatkan pendapatan, akhirnya masyarakat menganggur.
Setelah itu, situasi ini bisa dijadikan kesempatan oleh para Oknum Calon Kepala Daerah dengan membagi kebutuhan kepada masyarakat pemilih, sehingga kemudian ini menjadi sebuah kebiasaan atau budaya bagi masyarakat saat Pilkada, memilihi pemimpin karena uang, apalagi dimasa pandemi ini mereka sangat memerlukan uang, Sembako dan barang kebutuhan lainnya.
Akhirnya saat Pilkada, terbangun motivasi masyarakat dalam memilih seorang pemimpin hanya karena uang yang diberikan, artinya mindset yang tertanamkan didalam diri masyarakat pada seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang membagikan uang terlebih dahulu.
Kemudian dampak yang didapatkan pada saat Pilkada Serentak dimasa pandemi Covid-19 juga menurunya daya minat masyarakat datang ke TPS, sehingga tidak sedikit masyarakat memilih untuk Golput.
Mahfud Md mengatakan, Pemerintah telah memberikan anggaran bagi penyelenggaraan Pemilu untuk kebutuhan Alat Pelindung Diri (APD). Nantinya pada hari pemungutan suara pun akan dirancang agar memenuhi protokol kesehatan, seperti pengaturan jam kedatangan di TPS agar tak terjadi kerumunan dan petugas pemungutan suara pun memakai APD.
Tetapi masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Timur tepatnya, enggan untuk datang ke TPS walaupun di TPS menerapkan protokol kesehatan, karena informasi yang tersebar di masyarakat bahwa yang terkonfirmasi Covid-19 pada saat itu meningkat.
Akhirnya dampak ini membuat Pilkada Serentak tahun 2020 menurun. Banyak masyarakat yang tidak terlalu memikirkan Pilkada melainkan mereka lebih memilih memikirkan kesehatan untuk menjauhkan diri dari keramaian agar terhindar dari penyebaran Covid-19.
Kemudian hal ini bisa memberikan dampak akan penyalahgunaan suara masyarakat yang memilih Golput, dijadikanya sebagai kemungkinan untuk melakukan kecurangan-kecurangan oleh Oknum calon Kepala Daerah yang tidak bertanggung jawab, sehingga terjadi manipulasi suara masyarakat yang Golput.
Penulis : Amatul Firdausa
Mahasiswa : Universitas Muhammadiyah Malang
Program Pendidikan Sarjana (S-1) Pada Program Studi Ilmu Pemerintahan
