Jawa Timur : Korupsi  Meningkat Dimasa Pandemi Covid-19, Apakah Sistem Pengawasan Pemerintah Daerah Sudah Maksimal?

MALANG- JK. Awal tahun 2020 Indonesia bahkan dunia dilanda oleh Virus yang mematikan, sehingga membunuh aktivitas masyarakat seperti biasanya dan mematikan pertumbuhan ekonomi secara global. Namun siapa sangka, disaat situasi sulit yang tengah dihadapi, ada saja pemegang kekuasaan yang masih menyalahgunakan kewenangannya.

Korupsi adalah salah satu kesalahan fatal yang sangat merugikan Negara bahkan bisa merusak kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah. Namun, para pemegang kekuasaan masih saja melakukan kejahatan seperti itu di situasi sulit saat ini.

Korupsi seolah menjadi kebiasaan yang turun temurun di kalangan para pemegang kekuasaan, sehingga mereka tidak berfikir dampak negatif dari kebiasaan tersebut.

Kasus korupsi di Indonesia bisa terbilang cukup tinggi, terlebih lagi dimasa sulit seperti ini malah semakin meningkat.

Jika membahas mengenai korupsi maka tidak akan jauh dengan pertanyaan, mengapa korupsi selalu terjadi bahkan kasusnya semakin meningkat dan seolah korupsi adalah kebiasaan yang dilakukan oleh para pemegang kekuasaan ?.

Dalam hal ini, korupsi bukanlah suatu kejahatan yang mudah untuk dihentikan. Dikarenakan ada beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut terjadi, yang mana faktor-faktor tersebut seolah menjadi penghalang dalam meminimalisir terjadinya korupsi di Indonesia.

Ketika kasus korupsi melonjak tinggi, siapa yang salah? Para pemegang kekuasaan yang menyalahkan kewenangannya atau para pengawas Pemerintah Daerah yang tidak melakukan tugasnya dengan maksimal?

Pertanyaan seperti itu pasti tersirat di benak masyarakat, disini kita tidak bisa menyalahkan bahwa pengawas Pemerintah seperti KPK, BPK, dan yang lainnya tidak menjalankan tugasnya dengan maksimal.

Namun disisi lain, kita juga tidak mengetahui bagaimana mereka menjalankan tugasnya di balik layar. Karena ketika kasus korupsi tidak bisa di minimalisir maka itu merupakan sebuah pertanyaan besar bagi sebagian masyarakat terkait kinerja dari para pengawas Pemerintah.

Terlebih lagi, seperti yang kita ketahui bahwa, kasus korupsi bukanlah sebuah kejahatan yang mudah untuk dihilangkan.

Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia sudah dilakukan melalui berbagai cara, namun hingga saat ini masih saja terjadi korupsi dengan berbagai cara yang dilakukan oleh berbagai Lembaga.

Operasi Tangkap Tangan (OTT) sering dilakukan oleh KPK, tuntutan dan putusan yang dijatuhkan oleh penegak hukum juga sudah cukup keras, namun korupsi masih tetap saja ada bahkan meningkat.

Seharusnya para pengawas Pemerintah terlebih KPK harus lebih memperketat pengawasan kepada masing-masing Lembaga yang ada di Pusat, Daerah, bahkan sampai ke Lembaga terkecil Pemerintahan.

Selain itu, kita sebagai masyarakat juga harus ikut berpartisipasi dalam menekan angka kenaikan kasus korupsi, dengan cara ketika adanya Pilkada ataupun Pemilu yang diselenggarakan, harus lebih memperhatikan visi dan misi dari para kandidat yang akan di pilih, sehingga tidak asal memilih.

Ketika masyarakat asal memilih tanpa tahu asal usul dan visi misi dari para kandidat maka kemungkinan yang akan mendapat kursi sebagai pemimpin bukanlah orang yang benar-benar memahami bagaimana menjadi pemimpin yang baik sehingga pemimpin yang seperti itu akan lebih mudah untuk menyalahgunakan kekuasaanya.

Jika sudah seperti itu, maka masyarakat hanya akan terus menyalahkan para pengawas Pemerintah yang sudah bekerja dengan maksimal, padahal jika di fikirkan kembali itu semua bukan sepenuhnya salahnya. Maka dari itu, mari bekerja sama agar dapat menciptakan kesejahteraan bersama.

Penulis : Baiq Ayudia Suryannisa

Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *