jejakkasus.co.id, CIREBON – Wakil Bupati Cirebon Hj. Wahyu Tjiptaningsih., S.E., M.Si., menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon sudah menggelontorkan sejumlah program pemberdayaan perempuan melalui dinas terkait untuk mendorong kemandirian perempuan di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.
Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Cirebon, perempuan yang biasa disapa Bunda Ayu saat menerima kunjungan Komisi Nasional (Komnas) Perempuan di Gedung Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Cirebon, Kamis (11/11/2021).
Dalam menerima kunjungan Komnas Perempuan, Wakil Bupati Cirebon Hj. Wahyu Tjiptaningsih, S.E., M.M., didampingi Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Dr. Iis Krisnandar, S.H., CN., dan Kepala DPPKBP3A Kabupaten Cirebon Eni Suhaeni saat menerima kunjungan Wakil Ketua Komnas Perempuan Olivia Chadidjah Salampessy.
“Ibu-ibu merupakan Guru Madrasah awal pendidikan anak-anak. Maka dari itu, kita dorong perempuan menjadi lebih baik agar menghasilkan anak-anak yang cerdas untuk menjadi penerus generasi bangsa, khususnya di Kabupaten Cirebon,” jelas Bunda Ayu kepada jejakkasus.co.id, Kamis (11/11/2021).
Peran perempuan sangat vital bagi pembentukan karakter generasi penerus bangsa, namun perempuan juga kerap menjadi sasaran praktik kekerasan fisik hingga seksual.
Bunda Ayu mengatakan, apabila kaum perempuan mendapatkan perlakuan seperti itu, mendorong agar korban mau speak up (bicara terus terang-red) atas kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib.
“Penyelesaian secara damai ini yang sangat disayangkan, karena tidak adanya efek jera terhadap pelaku, kami inginkan korban jangan sampai diam agar memutus mata rantai kejahatan,” tegas Bunda Ayu.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komnas Perempuan Olivia Chadidjah Salampessy mengatakan, Komnas Perempuan dibentuk pada tahun 1998 oleh Presiden ketiga Republik Indonesia BJ Habibie.
Pembentukan tersebut terjadi, karena pada saat itu banyak praktik kekerasan terhadap perempuan, terutama menimpa kepada kaum Tionghoa.
“Kerja kami salah satunya menyebarkan pemahaman untuk pencegahan dan penanganan segala bentuk kekerasan kepada perempuan,” paparnya.
Komnas Perempuan juga melakukan pemantauan dan pencarian fakta kekerasan terhadap perempuan.
Olivia mengungkapkan, kekerasan terhadap perempuan didaerah lain, termasuk Kabupaten Cirebon masih cukup tinggi. Sepanjang 2021, kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia mencapai 471.000 lebih.
Lanjut Olivia, apalagi di masa pandemi ini, korban mengalami kebingungan untuk melapor lantaran adanya pembatasan kegiatan masyarakat mencegah penyebaran wabah Covid-19.
“Sehingga, kekerasan berbasis cyber melonjak tinggi sampai 300 persen dari tahun 2019. Melonjaknya kasus ini terjadi dimungkinkan karena masyarakat banyak menghabiskan waktu di dunia maya,” pungkas Olivia.
Hadir dalam acara tersebut, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Cirebon Eni Suhaeni dan Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Iis Krisnandar, Sekretaris Dinas Kesehatan (Dinkes) dr. Edi Susanto dan Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten Cirebon Dr. H. Mashuri. (Om JK)
