jejakkasus.co.id, CIREBON – Wakil Bupati (Wabup) Cirebon Hj. Wahyu Tjiptaningsih, S.E., M.Si., menghadiri kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial (Dinsos) bertempat di Desa Alamanis Resort Vila, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat (Jabar), Rabu (28/09/2022).
Dalam sambutannya, Wabup Cirebon yang biasa disapa Bunda Ayu mengingatkan pentingnya pengelolaan data kepada peserta Bimtek agar serius dalam melakukan Verifikasi dan Validasi, serta pendataan yang belum terakomodir di DTKS, sehingga dapat memperoleh data yang Valid, tepat sasaran dan mutakhir.
“Tak lupa saya ingatkan, bahwa saat dalam melakukan Verifikasi dan Validasi data harus dilakukan dengan sangat teliti, sehingga dapat memperoleh data yang Valid, tepat sasaran dan mutakhir,” tutur Bunda Ayu, Rabu (28/09/2022).
Bunda Ayu mengharapkan, agar pelatihan ini dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya, serta materi yang disampaiakan oleh Narasumber dapat diimplementasikan oleh peserta Bimbingan Teknis.
“Peserta Bimtek diharapkan dapat menanamkan didalam hati untuk melakukan Verifikasi dan Validasi yang sebenar-benarnya, sehingga Bimtek ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, serta materi yang disampaikan oleh Narasumber dapat diimplementasikan oleh peserta Bimbingan Teknis,” harap Bunda Ayu.
Pada kesempatan itu, Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Kabupaten Cirebon Dr. Iis Krisnandar, S.H., CN., menyampaikan, tujuan pelaksanaan Bimbingan Teknis ini guna memberikan pembekalan kepada Petugas Verifikasi dan Validasi dengan berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk memperoleh data yang akurat dan sesuai kriteria.
Iis menjelaskan, dalam UU No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Orang yang tidak memiliki Mata Pencaharian atau punya Mata Pencaharian tapi tidak bisa memenuhu kebutuhan dasar.
“Sehingga, Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan bagi Penduduk Miskin dan Rentan Miskin adalah merupakan salah satu agenda utama pemerintah. Maka, untuk itu diperlukan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan yang terdiri dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Sektor Swasta dan masyarakat,” kata Iis.
IIs juga mengungkapkan beberapa bantuan program yang disalurkan Dinas Sosial, yakni Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Beras Sejahtera atau yang sekarang bertransformasi menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Rehabilitasi bagi Penyandang Disabilitas lainnya.
“Serta program lain, seperti Indonesia Pintar/Kartu Indoneaia Sehat (KIS), BPJS Kesehatan, Program Dana Desa dan Program Pro Rakyat lainnya,” pungkasnya. (Om JK)
