jejakkasus.co.id, CIREBON – PKB akan mengajukan pembentukan Pansus Pemekaran wilayah di DPRD Kabupaten Cirebon sebagai tindaklanjut hasil pertemuan antara DPC PKB dengan Komite Pemekaran Cirebon Timur (KPCT) bertempat di Aula yayasan Swargi Buana Djati Desa Gemulung Lebak, Kecamatan Greged, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat (Jabar), Jumat (10/6/2022).
Ketua DPC PKB Kabupaten Cirebon Hasan Basori mengungkapkan, pertemuan sekarang merupakan pertemuan lanjutan setelah sebelumnya pernah dilakukan.
PKB menilai, pemekaran Kabupaten Cirebon sudah layak untuk dilakukan, sehingga silaturahmi dengan Komite Pemekaran Cirebon Timur merupakan bagian advice teknis termasuk advice rencana kerja KPCT tersebut bisa direalisasikan.
Menurutnya, meski rekomendasi BPD belum semua terkumpul, pihaknya akan secepatnya untuk pembentukan Pansus Pemekaran Cirebon Timur di DPRD Kabupaten Cirebon.
Sepanjang ada aspirasi dan disetujui oleh semua Fraksi yang ada, maka usulan pemekaran bisa dirapat paripurnakan DPRD Kabupaten Cirebon.
“Soal kapan di Pansus-kan, tentu ada aturannya, ada Bamus dan disetujui paripurna atas usulan Fraksi-Fraksi untuk dibentuk Pansus Pemekaran,” terangnya.
Sementara itu, Ketua Komite Pemekaran Cirebon Timur Dade Mustopa Efendi menegaskan, pemekaran suatu wilayah tidak hanya didukung oleh Elit Politik saja, tapi harus mendapatkan persetujuan dalam Musyawarah Desa Khusus (Musdesus).
“Saat ini, KPCT sedang melakukan Musdesus untuk mendapatkan persetujuan dari para Kuwu dan BPD,” ujarnya.
Dade mengklaim, persetujuan dalam Musdesus dengan 191 Kepala Desa dan BPD di 18 Kecamatan, menjadi salah satu syarat administrasi untuk usulan DOB Cirebon Timur.
Dirinya berharap, akhir Tahun 2022 ini seluruh desa yang berjumlah 191 desa ini sudah rampung menggelar Musdesus pemekaran Cirebon Timur.
“Insya Allah, minggu depan kami akan melakukan komunikasi dengan FKKC Pangenan, Asjap dan Sedong untuk rencana pelaksanaan Musdesus pemekaran Cirebon Timur,” pungkasnya. (E. Kurtis/Red)
