jejakkasus.co.id, CIREBON – Wakil Bupati (Wabup) Cirebon yang juga sebagai Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Hj. Wahyu Tjiptaningsih, S.E., M.Si., mendatangi langsung warga miskin di Desa Pegagan, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat (Jabar), Rabu (3/8/2022).
Kedatangan Wabup Cirebon sebagai Ketua TKPKD guna memberikan bantuan Sembako kepada warga miskin di wilayah tersebut, selain itu juga melakukan Monitoring dan Evaluasi (Monev) penanggulangan kemiskinan yang dipusatkan di Kantor Kecamatan Palimanan didampingi oleh beberapa Dinas Teknis, seperti Bappelitbangda, Disdukcapil, Dinsos, Dinkes dan beberapa dinas terkait dalam melakukan monitoring.
Dalam sambutannya dihadapan Kuwu/Kepala Desa (Kades) se-Kecamatan Palimanan, Wabup Cirebon Hj. Wahyu Tjiptaningsih (biasa disapa Ayu-red) mengungkapkan, ada beberapa poin penunjang dalam menentukan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Lanjut Ayu, oleh karena itu, kegiatan Monev ini harus dimanfaatkan oleh semua pihak dalam mencari solusi atas permasalahan kemiskinan, khususnya di wilayah Kecamatan Palimanan.
“Jangan sampai Barlen alias Bubar Klalen. Silakan dimanfaatkan untuk sama-sama diskusi dan mengetahui program yang dijalankan pemerintah, baik itu pusat, Provinsi hingga Tingkat Kabupaten Cirebon,” ujar Ayu.
Ayu menjelaskan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon telah melakukan berbagai upaya dalam mengatasi permasalahan kemiskinan ini. Contohnya dalam Bidang Pendidikan, ada program yang bisa dimanfaatkan masyarakat putus sekolah.
“Ada program Kejar Paket. Program itu kan ditujukan bagi masyarakat putus sekolah yang ingin melanjutkan pendidikannya. Angka putus sekolah di Kabupaten Cirebon ini cukup tinggi, sehingga berpengaruh terhadap capaian IPM,” tutur Ayu.
Ayu mengatakan, disamping itu, sisi kesehatan juga ikut menjadi perhatian pihaknya. Saat ini, Dinas Sosial dan juga Dinas Kesehatan tengah mengejar capaian UHC (Universal Health Coverage).
Meskipun demikian, Ayu menegaskan, perlu peran serta semua pihak, termasuk desa dalam menyukseskan segala rencana program pemerintah. Hal paling utama yang bisa dilakukan adalah dengan tertibnya data masyarakat miskin di setiap desa.
“Bapak dan Ibu Kuwu jangan takut untuk mencoret data masyarakat yang dianggap sudah tidak laik mendapat bantuan. Apalah arti kerja Puskesos sebagai garda terdepan verifikasi, jika di Tingkat Desa tidak berani mencoret,” tegas Ayu.
Ayu mengingatkan adanya keberpihakkan Program Desa terhadap pembangunan masyarakat. Artinya, program penanggulangan kemiskinan juga harus masuk dalam rencana Program Desa ke depannya.
“Tujuannya hanya satu, agar masyarakat sejahtera,” pungkasnya. (Hery/Red)
