jejakkasus.co.id, CIREBON – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cirebon menyoroti beberapa persoalan terkait pelayanan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan, yang salah satunya kendala pada proses migrasi kepesertaan.
Seperti disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Cirebon Cicip Awaludin, S.H., dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Dinas Kesehatan (Dinkes), Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) dan BPJS Kesehatan Cabang Cirebon.
“Mengenai migrasi kepesertaan dari Kelas I maupun II ke Kelas III banyak yang tertolak,” ungkap Cicip dalam Rapat Kerja yang digelar di Ruang Serbaguna I Gedung DPRD Kota Cirebon, Kamis (10/3/2022).
Padahal, sambung Cicip, jika dilihat dari kemampuan anggaran belanja pada APBD, untuk pembiayaan iuran kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan mencukupi.
“Kalau saya lihat dari anatomi anggaran yang disampaikan, seharusnya sudah ter-cover (untuk pembiayaan PBI BPJS),” kata Cicip.
Terlebih, sebagian PBI BPJS Kesehatan di Kota Cirebon beban iurannya ditanggung APBN. Sehingga menurut Cicip, alokasi anggaran di APBD Kota Cirebon bisa lebih dioptimalkan.
“Artinya, ini bisa dimanfaatkan untuk membiayai kepesertaan BPJS Kesehatan Kelas III dari migrasi Kelas I maupun Kelas II,” tambahnya.
Selain itu, Cicip juga meminta kepada Perangkat Daerah terkait untuk validasi data PBI BPJS Kesehatan secara rutin. Sehingga Kota Cirebon memiliki data ril terkait kebutuhan PBI BPJS Kesehatan.
“Nanti, ke depan kita tinggal validasi data saja. Sehingga tahu berapa kebutuhan anggaran yang perlu dialokasikan dalam APBD,” jelasnya.
Hal senada disampaikan Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon M. Handarujati Kalamullah, S.Sos., menurutnya, dalam menjalankan program PBI BPJS Kesehatan diperlukan sinergi para pihak terkait.
“Sehingga jika ada persoalan, akan cepat diselesaikan. Termasuk mengenai data kepesertaan PBI BPJS Kesehatan,” pungkasnya. (Arif Tim JK Ciko)
