Jawa Barat: Libur Nataru, Gubernur Ridwan Kamil Pastikan Penanganan Prokes Maksimal

jejakkasus.co.id, BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memastikan penanganan yang maksimal pada libur Natal dan TahunBaru (Nataru) di Jawa Barat (Jabar).

Hal itu diungkapkan Gubernur Ridwan Kamil bersama Menko Pembangunan Manusia Kebudayaan Muhadjir Effendy dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi usai Rakor Lintas Sektoral Operasi Lilin Lodaya 2021 di Mapolda Jabar, Kota Bandung, Kamis (16/12/21).

Upaya maksimal merupakan komitmen bersama Unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jawa Barat yang hadir dalam rapat tersebut untuk mengimplementasikan arahan Presiden Joko Widodo guna mengamankan pengetatan Protokol Kesehatan (Prokes) diberbagai titik saat libur Nataru.

“Kami akan siaga satu full standby di lapangan untuk memastikan semua arahan Presiden berlangsung dengan baik, dan dimonitor epidemiologinya. Insya Allah, dua minggu setelahnya (Nataru) mudah-mudahan tidak terjadi peningkatan kasus Covid-19,” ujar Ridwan Kamil.

Demi memberikan pengamanan yang maksimal dan terukur, Forkpimda akan menjaga ketertiban dengan mengecek secara berkala melalui aplikasi PeduliLindungi dibeberapa tempat keramaian.

“Pesan Pak Menko PMK, Pak Menhub, bahwa tidak ada penyekatan di jalan. Yang ada itu pengetatan Protokol Kesehatan termasuk nanti pengecekan vaksin, pengecakan melalui aplikasi PeduliLindungi dan juga antigen,” tuturnya.

Selain itu, Gubernur juga mengungkapkan, bahwa wilayah Jawa Barat senantiasa menjadi primadona bagi setiap masyarakat selama libur Nataru.

Ada tiga fenomena pendukung yang sering terjadi di Jawa Barat dan harus diantisipasi. Yakni, Jawa Barat dilintasi orang paling banyak, menjadi tujuan dari Luar Provinsi dan juga pergerakan antarwilayah didalam Provinsi.

Untuk mengurangi pergerakan selama libur Nataru, dia juga telah melarang ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan perjalanan ke Luar Kota, dan aktivitas sekolah tetap digelar demi menghindari kerumunan diberbagai tempat.

“Kita juga mengurangi pergerakan dengan pelarangan pergerakan untuk PNS, kecuali kedinasan. Pelarangan kegiatan perayaan di pergantian tahun baru di hotel outdoor maupun di jalanan dan lain sebagainya. Dengan ukuran ini, Insya Allah, menurut teori Jawa Barat akan terkendali, walaupun di lapangan seringkali teori berbeda dengan aslinya,” pungkasnya. (Ratu-001)

Loading

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *