jejakkasus.co.id, OKU TIMUR – Aliansi Nakes, Non Nakes R2 dan R3 OKU Timur menggelar rapat rutin dalam rangka memperjuangkan pengangkatan sebagai PPPK Penuh Waktu di lingkungan pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, Sumatera selatan, Rabu (26/2/2025).
Dalam rapat tersebut, di hadiri istri dari anggota dewan Deci Hesandri yaitu Septina Puspita Sari serta Ketua Aliansi, Ketua Aksi, Bendahara, Sekertaris dan perwakilan pengurus lainnya.
Dalam rapat ini, Andi Ketua Aksi menyampaikan arahan dan tujuan perjuangan ke depan agar tenaga honorer R3 OKU Timur dapat memperoleh kepastian status sebagai PPPK Penuh Waktu.
“Saya berharap agar pemerintah pusat dapat merealisasikan pengangkatan pegawai honorer OKU Timur menjadi PPPK Penuh Waktu,” ungkapnya.
Selain itu, Andi juga berharap pemerintah daerah turut serta menyampaikan dukungan kepada pemerintah pusat agar perjuangan yang mereka lakukan dapat segera dilaksanakan.
Sementara pada kesempatannya, Septina Puspita Sari selaku penasehat Aliansi Nakes, Non Nake, R2 dan R3 OKU Timur menegaskan pentingnya langkah-langkah strategis agar perjuangan ini mendapat dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, baik DPRD OKU Timur maupun pemerintah daerah.
Dikesempatan yang sama Ketua Aliansi, Yoga Putra Pratama mengajak kepada seluruh rekan-rekan yang tergabung dalam aliansi agar tetap merapatkan barisan dalam berjuang mewujudkan PPPK Penuh Waktu.
“Saya mendukung perjuangan mewujudkan status PPPK Penuh Waktu sebagai langkah nyata dalam meningkatkan kesejahteraan serta kepastian kerja bagi honorer yang telah tercantum di dalam database,” ujar Yoga.
Lanjut Ketua Aliansi Nakes, Non Nakes R2 dan R3 OKU Timur mengatakan, saat ini banyak honorer yang bekerja dengan tanggung jawab dan beban kerja yang setara dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) lainya. Namun masih mengalami ketidak pastian dalam hak dan status kepegawaian mereka.
“Semoga pemerintah segera mengambil langkah konkret dalam merealisasikan PPPK Penuh Waktu, sebagai bentuk penghargaan terhadap dedikasi dan profesionalisme mereka dalam melayani masyarakat,” jelas Yoga Putra Pratama.
“Sudah saatnya kesejahteraan PPPK menjadi prioritas demi terciptanya sistem kepegawaian tang lebih adil dan berkeadilan,” pungkasnya.
Melalui pertemuan rutin Nakes dan Non-Nakes, diharapkan seluruh tenaga honorer yang telah terdaftar dalam database dapat memperoleh kejelasan status sesuai amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023.
(YG)
