jejakkasus.co.id, GARUT – Rakyat Garut Peduli (RAGAP) menggelar audiensi dengan pimpinan DPRD Garut untuk menuntut penghentian pembuangan sampah dari Kota Bandung ke TPA Pasir Bajing, Kabupaten Garut. Dalam pertemuan yang berlangsung di gedung DPRD Garut, RAGAP menegaskan bahwa perjanjian kerja sama (PKS) antara Kota Bandung dan Kabupaten Garut terkait pembuangan sampah dinilai cacat hukum dan merugikan masyarakat setempat.
Sekretaris Umum RAGAP, Eldy Supriadi, menegaskan bahwa bentuk perjanjian tersebut adalah sebuah penghinaan bagi warga Garut. “Perjanjian ini jelas merugikan masyarakat Garut. Kami menuntut agar kerja sama ini dibatalkan, dan setelah itu, kami akan menuntut pertanggungjawaban dari pihak-pihak yang terlibat,” ujarnya, Jum’at (31/01/2025).
Dalam audiensi tersebut, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH) Garut mengakui adanya kesalahan dalam pelaksanaan PKS. Ia menyebut bahwa jika masyarakat Garut merasakan dampak yang luas, maka kerja sama tersebut memang bermasalah.
Namun, bagi Eldy Supriadi, permintaan maaf saja tidak cukup. “Sebagai pihak yang bertanggung jawab, Kepala Dinas LH dan PJ Bupati Garut harus menindaklanjuti masalah ini secara hukum. Ini bukan sekadar persoalan administratif, tetapi juga terkait dengan kejahatan lingkungan,” tegasnya.
Sikap tegas juga disampaikan Wakil Ketua DPRD Garut, Ayi Suryana, yang menyatakan sepakat dengan massa audiensi RAGAP. “Kami di DPRD Garut menolak sampah dari Bandung masuk ke wilayah Garut. Kerja sama yang merugikan masyarakat wajib ditolak,” tegas Ayi.
Dengan adanya kesepakatan antara RAGAP dan DPRD, desakan pembatalan PKS ini semakin menguat. RAGAP berkomitmen untuk terus mengawal persoalan ini hingga ada keputusan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat Garut.
(Ade RH/Red)
