jejakkasus.co.id, JAKARTA – Pemerintah sependapat terkait rencana Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak jatuh pada 14 Februari 2024 dalam Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait penetapan jadwal Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024 digelar di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Jakarta, Senin (24/1/2022).
Dalam kesempatan tersebut, pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan, pemerintah sependapat terkait rencana pelaksanaan pemungutan suara Pemilu untuk Pemilihan Presiden (Pilpres), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) yang jatuh pada 14 Februari 2024.
“Kami kira dari pemerintah sependapat tanggal 14 Februari,” kata Mendagri.
Pemerintah berharap, penetapan jadwal Pemilu diambil berdasarkan prinsip efisiensi ditengah situasi pemulihan ekonomi dan kondisi keuangan Negara, baik di Level Pusat maupun Pemerintah Daerah (Pemda).
Dengan adanya efisiensi tersebut, akan berakibat pada anggaran dan tahapan kampanye.
“Ini juga dapat dimanfaatkan waktu yang mungkin kita anggap itu bisa untuk dipendekkan, seperti tahapan kampanye, kemudian juga memberikan waktu yang cukup juga kepada penyelenggara untuk melakukan proses yang lain,” ujar Mendagri.
Berkaca dari suskesnya pengalaman Pilkada Serentak 2020, Mendagri mengimbau untuk mengambil pelajaran positif yang bisa diterapkan pada Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024.
“Kita ketahui, memang election adalah puncak hallmark of democracy. Puncak terpenting dari demokrasi dimana satu-satunya momentum setiap warga Negara menggunakan hak demokrasi mereka. Maka satu keniscayaan, yang harus kita kelola adalah bagaimana perbedaan tersebut tidak menjadi potensi konflik,” jelas Mendagri.
Sebaliknya, pengalaman yang kurang bagus seperti panjangnya masa kampanye yang berakibat pada keterbelahan masyarakat perlu dikelola.
Raker dan RDP terkait penetapan jadwal Pemilu Serentak 2024 diikuti oleh Mendagri Muhammad Tito Karnavian bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia. (Ratu-001)
