jejakkasus.co.id, JAKARTA – Beredarnya pemberitaan pelantikan beberapa Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Muara Enim yang diduga cacat etik.
Maka, dalam menciptakan dan menyukseskan Pemilihan Umum (Pemilu) jujur dan adil pada 14 Februari 2024, hal yang perlu diperhatikan adalah internal KPU mulai dari pusat, provinsi, dan kabupaten/kota harus diisi oleh orang-orang yang tepat dan tidak berkepentingan.
Taufik Hermanto, selaku warga masyarakat Indonesia yang merasa punya tanggung jawab dan menunjukan kepeduliannya terhadap pesta demokrasi lima tahunan ini, jauh-jauh berangkat dari kabupaten Muara Enim ke DKI Jakarta, untuk meminta kepada KPU RI agar segera mengevaluasi Komisioner KPU kabupaten Muara Enim yang saat ini menjabat.
Menurut Taufik, ketua dan beberapa anggota KPU kabupaten Muara Enim perlu dipertanyakan netralitasnya sebagai penyelenggara Pemilu 2024.
Pasalnya semua ini bukan tanpa alasan, Rohani sebagai ketua KPU kabupaten Muara Enim saat ini dan beberapa anggotanya sudah pernah mendapat sanksi dari DKPP RI.
“Apalagi masyarakat Muara Enim pun tahu bahwa anak dari ketua KPU juga mencalonkan diri sebagai Caleg DPRD kabupaten Muara Enim dapil 1,” jelas Taufik Hermanto, Rabu (31/01/2024).
Taufik menjelaskan bahwa dirinya mempunyai tanggung jawab untuk mengawasi dan mengawal jalannya Pemilu 2024 agar berjalan baik.
“Karena kebetulan beliau adalah ketua DPC LAI Basus D88 Muara Enim. Agar melahirkan pemimpin dan wakil rakyat yang benar-benar dipilih rakyat dan bukan hasil manipulasi,” ujarnya.
Lebih lanjut, Taufik Hermanto mengatakan, bahwa pihaknya telah meminta kepada KPU RI untuk segera mengevaluasi Komisioner KPU kabupaten Muara Enim secara lisan dan tertulis pada, Rabu 31 januari 2024.
“Kami menunggu dua hari ke depan jawaban dari KPU RI. Jika belum ada jawaban atau keputusan, maka kami akan mengadakan aksi lebih besar lagi dikantor KPU RI dan tidak menutup kemungkinan saya akan mengadakan aksi juga di Kantor KPU Kabupaten Muara Enim,” tegasnya.
Jurnalis: Biro DKI
Redaksi | © Jejak Kasus
