KOTA BENGKULU- JK. Bengkulu merupakan tempat kelahiran Ibu Negara Pertama Republik Indonesia, Ibu Agung Fatmawati yang sekaligus sebagai Penjahit Bendera Pusaka Merah Putih merupakan Daerah yang memiliki Sejarah sangat tinggi.
Provinsi Bengkulu memiliki Pesona Wisata Alam yang sangat luar biasa dan indah. Hal ini didukung salah satunya dengan panjang Garis Pantai yang mencapai 525 km membentang mulai dari Kaur hingga Muko Muko.
Menurut Gubernur Rohidin Mersyah, potensi tersebut harus ditunjang dengan pembangunan yang baik dari segi sarana maupun prasarana. Sehingga kedepan, Pariwisata dapat menjadi penggerak ekonomi utama masyarakat Provinsi Bengkulu.
“Harus ditunjang dengan dukungan pembangunan, terutama pembangunan dari sisi aksesibilitas, dari sisi event termasuk pembinaan kepada masyarakat,” papar Gubernur Rohidin Mersyah pada Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawasan Intern Keuangan dan Pembangunan Tingkat Provinsi Bengkulu digelar oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bengkulu di Balai Raya Semarak Bengkulu. Senin (29/3/2021).
“Sehingga potensi Pariwisata Bengkulu betul-betul bisa menjadi big bone ekonomi atau penggerak ekonomi utama yang ada di Bengkulu yang mempunyai multiplier effect yang besar,” tambahnya.
Gubernur Rohidin Mersyah mengatakan, pembangunan Pariwisata harus tepat sasaran dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga peranan BPKP dalam mandampingi Pemerintah dalam meningkatkan pembangunan menjadi sangat penting.
“Pendampingan dari BPKP ini diperlukan agar setiap mata anggaran yang dialokasikan di Sektor Pariwisata ini betul-betul terealisasi sesuai dengan tujuan, kemudian memberikan dampak yang betul-betul produktif untuk masyarakat Bengkulu,” tegas Rohidin Mersyah.
Deputi Kepala BPKP RI Bidang Akuntan Negara Sally Salamah menjelaskan, isu strategis yang diangkat dalam Rakor ini adalah pengawasan atas pembangunan kepariwisataan di Provinsi Bengkulu.
Dimana akan disusun sebuah desain pengawasan pembangunan di Sektor Pariwisata dan koordinasi oleh perwakilan BPKP Bengkulu, serta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu.
“BPKP telah merancang pengawasan akuntabilitas perencanaan pengelolaan penganggran di Daerah untuk membantu Pemda memastikan efektifitas dan efisiensi rancangan program kegiatan yang nantinya tentu akan melibatkan APIP Daerah, selain itu juga meningkatkan pengawas intern,” jelas Sally Salamah. ADV (Pram)
