jejakkasus.co.id, CIREBON – Komisi III DPRD mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) Kota Cirebon meningkatkan pelayanan pendidikan, disampaikan saat Rapat Komisi III dengan Dinas Pendidikan (Disdik) di Ruang Serbaguna Kota Cirebon, Jawa Barat (Jabar), Senin (6/1/2025).
Ketua Komisi III DPRD Kota Cirebon M. Yusuf, M.Pd., menyampaikan, mengawali tahun 2025 ini, Disdik harus mampu meningkatkan pelayanan pendidikan bagi masyarakat. Apalagi, dari hasil temuan, Disdik masih terdapat sejumlah anak yang mengalami putus sekolah.
Meski tidak terlalu signifikan, Yusuf meminta Disdik agar mendata secara akurat seluiruh hasil temuan tersebut agar menjadi bahan evaluasi.
“Selain itu, kami juga mendorong agar pelayanan pendidikan, khususnya di Kota Cirebon lebih maksimal, terlebih seluruh masyarakat harus sadar tentang pentingnya pendidikan,” kata Yusuf usai rapat.
Dalam rapat, turut hadir juga Sekretaris Komisi III DPRD R. Endah Arisyanasakanti, S.H., anggota Komisi III DPRD Indra Kusumah Setiawan, AMd., M. Fahmi Mirza Ibrahim, S.E., dr .Tresnawaty, S.Pb., Rinna Suryanti, S.T., Prisilia dan Rizki Putri Mentari, S.H.
Komisi III juga menyoroti temuan adanya Pemberlakuan Uang Sumbangan dibeberapa Sekolah dengan nominal yang berbeda-beda.
Menurut Yusuf, Sumbangan Sekolah yang dibebankan kepada Orang Tua Siswa itu cukup memberatkan. Kebijakan itu perlu di evaluasi dan di koordinasikan secara menyeluruh, melibatkan pihak Sekolah, Komite hingga Orang Tua.
Pada Rapat Kerja tersebut, Komisi III juga mengundang Dewan Pendidikan Kota Cirebon. Komisi III berharap Dewan Pendidikan juga terlibat dalam meningkatkan pelayanan pendidikan di Kota Cirebon.
“Tidak cukup jika mengandalkan Disdik saja, akan tetapi perlu kerja sama antar pihak. Kami mengingatkan dengan keras, para Pelaku kegiatan pendidikan di Kota Cirebon, jangan sampai membuat keberatan Orang Tua Siswa, karena kemampuan masyarakat berbeda-beda,” tambahnya.
Di tempat yang sama, anggota Komisi III DPRD Kota Cirebon Leni Rosliani, SIP., mengaku prihatin atas kondisi Sekolah yang masih mengalami kekurangan Siswa, baik di Ranah Sekolah Negeri maupun Swasta.
Menurut Leni, Penerimaan Siswa Baru melalui Sistem Zonasi ini berdampak besar atas kondisi tersebut. Sehingga, meminta agar Disdik mampu memaksimalkan Pemerataan jumlah Siswa di tiap Sekolah yang ada.
“Kami juga sempat menerima keluhan, salah satunya seperti Sekolah Taman Siswa yang kondisi fisik perlu adanya perbaikan, sementara dana yang ada tidak mencukupi. Karena jumlah siswa yang sangat minim,” ujar Leni .
Sementara itu, Kepala Disdik Kota Cirebon Kadini, S.Sos., MAP., menerangkan, bahwa hingga saat ini, pihaknya pun tengah menanti Keputusan Pemerintah Pusat dalam peningkatan pelayanan pendidikan di Kota Cirebon.
“Termasuk program-program seperti PPDB, Kurikulum, Infrastruktur hingga Program Makan Bergizi Gratis,” ujar Kadini.
Kendati demikian, pihaknya terus berupaya memaksimalkan pelayanan pendidikan, khususnya rekomendasi yang disampaikan Komisi III DPRD.
“Kami juga masih menunggu aturan dari Menteri, sebab kami di Daerah hanya menunggu dari Pusat. Untuk Infrastuktur sendiri kami sudah mengusahakan Pendataan Sekolah yang perlu di rehab. Dari sisa sebelumnya, sudah 2,7 persen yang diperbaiki,” pungkasnya.
Sumber: Humas DPRD Kota Cirebon
