jejakkasus.co.id, PALEMBANG – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama media di The Zuri Hotel Palembang pada Senin (05/08/2024).
Kegiatan ini bertujuan untuk membahas peran media dalam pengawasan penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) menjelang Pemilihan Serentak 2024, yang diharapkan dapat berjalan secara transparan dan akuntabel.
Tiga puluh tujuh perwakilan media menghadiri rakor tersebut, termasuk anggota dari beberapa organisasi wartawan seperti Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ikatan Wartawan Online (IWO), dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) yang berada di Sumatera Selatan.
Kehadiran mereka menunjukkan komitmen bersama dalam mengawal proses demokrasi yang bersih dan jujur.
Ketua PWI Sumsel, Kurniadi, menjadi narasumber utama dalam Rakor kali ini. Dalam pemaparannya, Kurniadi menyayangkan ketidak hadiran para komisioner Bawaslu dalam diskusi ini.
“Seharusnya hadir, biar mereka bisa mendengar langsung masukan masukan dari para jurnalis dan memahami kondisi di lapangan,” paparnya dalam diskusi ini.
Kurniadi mengungkapkan berbagai kekhawatirannya, terutama agar para wartawan tidak terjebak dalam pemberitaan yang memihak salah satu calon saja. dan Beredar berita Hoax.
“Wartawan harus menyajikan berita yang berimbang. Semua pihak harus diberikan ruang yang sama agar berita tidak condong ke salah satu pihak dan tidak menimbulkan kekisruhan di masyarakat,” kata Selaku Ketua PWI SumSel.
Ia menekankan bahwa peran jurnalis adalah menyampaikan informasi yang objektif dan akurat, tanpa keberpihakan.kepada para Paslon.
Kurniadi juga menyoroti tantangan yang dihadapi media di era digital.
“Setiap hari masyarakat disajikan berbagai macam informasi di media sosial. Masyarakat harus jeli dan pintar membedakan mana informasi yang merupakan produk jurnalistik dan mana yang bukan,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya literasi media agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh berita hoaks yang dapat mengganggu proses Demokrasi pemilu.tahun 2024.
Tidak lama setelah mendapat sindiran dari Ketua PWI, salah satu komisioner Bawaslu, Masyuryati, akhirnya masuk ke ruangan dan ikut hadir dalam diskusi.
Kehadiran Masyuryati menjadi angin segar bagi para peserta rakor, yang merasa pentingnya keterlibatan langsung komisioner dalam pembahasan strategis seperti ini.
Sebelum Rakor, paginya dalam pembukaan acara, Ketua Bawaslu Sumatera Selatan, Kurniawan, menyampaikan pentingnya peran media dalam pengawasan pemilu.
“Media memiliki peran strategis dalam memberikan informasi yang akurat dan mendidik masyarakat mengenai proses pemilu. Kami berharap melalui sinergi dengan media, pengawasan terhadap penetapan DPS dapat berjalan lebih efektif,” ujarnya.
Salah satu isu krusial yang dibahas dalam Rakor tersebut adalah tentang adanya orang yang sudah meninggal dunia namun masih terdaftar dalam DPS, bahkan ada yang sampai mendapatkan Daftar Pemilih Tetap (DPT).
Masalah ini diangkat sebagai perhatian untuk memastikan akurasi data pemilih.
Rakor ini juga menjadi ajang diskusi antara rekan rekan wartawan untuk bertukar informasi dan strategi dalam menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul dalam Pemilihan Serentak 2024.
Beberapa isu yang dibahas meliputi verifikasi data pemilih, potensi kecurangan, dan upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu.
Ema, seorang wartawan dari media Berita Sriwijaya, kepada Tribunepos.com menyampaikan mengenai pentingnya sinergi antara media dan Bawaslu dalam memastikan proses pemilu yang transparan dan akuntabel.
“Peran media sangat vital dalam mengawasi dan melaporkan setiap tahapan pemilu, termasuk penetapan DPS, agar dapat menghindari potensi kecurangan dan memastikan hak pilih warga terlindungi,” ujar Ema.
Pembahasan dalam rakor juga menyoroti peran Masyarakat dan Pers sebagai Pemantau Pemilu (Mapilu), khususnya yang berada di bawah sayap PWI.
Ketua PWI SumSel Kurniadi menegaskan bahwa masyarakat harus aktif berpartisipasi dalam pengawasan proses pemilu dengan melaporkan segala bentuk penyimpangan yang terjadi.
Ia juga menekankan pentingnya peran pers sebagai pemantau independen yang dapat membantu mengidentifikasi dan melaporkan pelanggaran pemilu.
“Pers harus tetap menjaga integritas dan netralitasnya, memberikan informasi yang seimbang, dan tidak memihak kepada salah satu calon atau partai politik,” kata Kurniadi.
Melalui diskusi dalam Rakor ini, diharapkan Pemilihan Serentak 2024 dapat berlangsung dengan lebih transparan, demokratis, dan bebas dari kecurangan.
Pilkada di tahun 2024.
