jejakkasus.co.id, SERANG – Aliansi yang tergabung LSM-Ormas dan Perkumpulan Media serta para Aktivis yang tergabung dalam Aliansi Pamungkas tak puas dengan pernyataan Kepala Dinas BPKAD Provinsi Banten perihal adanya dugaan Aset Kendaraan yang selama ini tidak diketahui keberadaannya, dan tidak adanya pemeliharaan, sehingga rusak berat, Jumat (02/07/2024).
Sebelumnya, Aliansi Pamungkas yang tergabung dari berbagai elemen masyarakat, dari LSM, Ormas dan beberapa Media, mengadakan Orasi didepan Kantor Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) para 01/08/2024 kemarin, menanyakan yang sedang dalam proses sorotan publik saat ini, karena diduga lalainya Pemerintah Provinsi Banten dalam merawat serta mengawasi Aset Barang Milik Negara Daerah Banten (BMND), salah satunya Kendaraan Operasional Dinas yang menelan Anggaran Triliunan Rupiah, dari hasil Uang Bayar Pajak masyarakat Banten.
Dengan demikian, Koordinator Lapangan Aksi Babay menyampaikan dalam Orasinya.
“Kami meminta Pj Gubernur Banten serta Kadis BPKAD transparansi dalam memberikan informasi kepada masyarakat Banten dalam penggunaan anggaran yang bersumber dari hasil Pajak masyarakat Banten. Perihal hilangnya ratusan Kendaraan dan juga ditemukannya Kendaraan yang rusak berat akibat kurangnya perawatan secara berkala, sehingga diduga kuat merugikan uang Negara,” ujarnya,
“Harus diingat juga, bahwa Pengadaan Belanja Kendaraan tersebut menggunakan Uang Negara, yaitu dari hasil Pajak rakyat Banten tiap tahunnya. Akan tetapi, para Perangkat Daerah Provinsi Banten diduga tidak becus mengelola Uang APBD dan APBN, contoh kecil dalam merawat Kendaraan yang sekarang di persoalkan. Yang mestinya dijaga supaya awet dan tidak Rusak Berat,” imbuhnya.
Disisi lain, Rasiidi Ketua DPK KARABEN RI Kota Serang, juga mengomentari adanya Aset yang dikelola Perangkat Daerah Provinsi Banten.
“Kami sebagai masyarakat Banten merasa sangat dirugikan dengan adanya Aset Kendaraan yang tidak diketahui keberadaannya/hilang. Harusnya, Perangkat Daerah Provinsi Banten merawatnya dan tidak seenaknya memakai Kendaraan itu, seolah tidak dijaga dan dirawat dengan baik. Karena Itu hasil Pajak Rakyat Banten,” tuturnya.
Jelas jawaban dari Kepala BPKAD Banten hanya pembelaan untuk para Pengelola Aset Kendaraan, yaitu para Perangkat Daerah Banten yang diawasinya.
“Kami tetap sebagai Pembayar Pajak seakan di Dzolimi oleh para Pemegang Amanah tersebut,” tutup Rasidi.
Disela-selah Orasi, perwakilan Aksi melakukan Audensi di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
“BPKAD Provinsi Banten Dr. Hj. Rina Dewiyanti menyampaikan kepada perwakilan Aliansi, seolah pembelaannya dengan menyampaikan Regulasi dan Teknik dalam proses penelusuran,” jawabnya.
“Yang menurut kami perkataan itu seolah menghindar dari pertanggung jawaban dari seorang Kepala Dinas yang mengelola Aset dan keuangan Daerah Provinsi Banten,” ujarnya.
Dan Aminudin yang hadir dalam Audensi tersebut, tidak puas apa yang dipaparkan Kepala Dinas BPKAD Banten. Jawaban tersebut hanyalah pembelaan.
“Kami para Aktivis, Ormas, LSM dan Media yang tergabung dalam Aliansi Pamungkas Banten akan lakukan Aksi Unjuk Rasa Jilid lll (tiga) besar-besaran pada hari Kamis (8/8/2024) nanti,” tutup Babay selaku Koordinator Aliansi Pamungkas Banten.
Pewarta: Lorenson
