Jawa Barat : Oknum Kontraktor Terjaring OTT KPK Terkait Proyek Bodong

INDRAMAYU- JK.  Walaupun belum setahun menjabat, 3 (tiga) Oknum Pejabat Tinggi dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu dan 1 (satu) Oknum kontraktor, terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK terkait pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUPR) Kabupaten Indramayu.

Namun tidak membuat kapok para Oknum pejabat bejad dan Oknum kontraktor makan uang rakyat, seperti yang dilakukan Oknum kontraktor berinisial D warga Indramayu diduga kuat melakukan jual beli sejumlah paket proyek bersumber dari APBD.

Oknum kontraktor tersebut diduga juga telah berani menjual belikan sejumlah paket pekerjaan bodong kepada beberapa orang kontraktor lainnya bernilai milyaran rupiah.

Yang paling menariknya, dalam mencari korbannya, Oknum kontraktor itu berani mencatut nama Sekda Kabupaten Indramayu R, hingga saat ini kasusnya masih belum selesai.

Terbukti kasus ini mulai terkuak disaat AN salah seorang pengusaha asal Desa Terusan, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu, pengusaha yang sering disapa AN tersebut, telah membongkar praktek jual beli paket proyek secara curang itu.

Dan AN pun memberi keterangan resmi kepada awak media di Pendopo Kabupaten Indramayu. Saat menunggu pertemuan antara D dan R serta dirinya, guna meminta pertanggung jawaban sejumlah uang yang diterima R melalui kepercayaannya D.

Menurut AN, penyerahan sejumlah uang yang dibuktikan melalui kwitansi bermaterai Rp.6000.- (Enam ribu rupiah) yang di tandatangani oleh D pada tanggal 19 Nopember 2018 yang lalu, bernilai Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah).

“Menurut D uang ratusan juta tersebut untuk diserahkan kepada R dengan janji akan di berikan sejumlah paket proyek, namun buktinya sampai saat ini paket proyek yang di janjikan tersebut belum saya dapatkan,” keluh AN.

Proyek yang di tunggu-tunggu sekian lama belum juga didapatkan, korban AN merasa dibohongi dan akhirnya korban meminta sejumlah uang tersebut di kembalikan kepada dirinya.

Namun D selalu melemparkan pertanggung jawabanya kepada Sekda. ” Setiap saya (AN) minta pertanggung jawaban D selalu melempar ke pak R, keluhnya.

Hingga sampai berita ini terbitkan D dan R belum memberikan keterangan resmi kepada awak media yang sudah mendatangi rumah D di wilayah Kecamatan dan Kabupaten Indramayu.

Yang bersangkutan tidak pernah ada di tempat, dan begitu pula saat berniat mau konfirmasi ke Sekda (R) dikantornya, namun yang bersangkutan tidak ada di ruang kerjanya dan tidak bisa di temui. (Ron)

Loading

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *