Foto: Ketua PW GNPK-RI Sumatera Selatan Aprizal Muslim, S.Ag.
jejakkasus.co.id, LAHAT – DPR, DPRD Lembaga negara yang mempunyai wewenang dan tugas Penganggaran, Pengawasan dan Legalisasi, tentunya masyarakat mengharapkan wakil rakyat ini mampu membawakan aspirasi dan suara rakyat untuk kesejahteraan masyarakat sebagai rasa keadilan.
Namun, sangat disayangkan masing-masing dari perwakilan rakyat sebagian sibuk mencari popularitas dan kepentingan pribadi.
Hal tersebut membuat Ketua PW GNPK-RI Sumatera Selatan Aprizal Muslim, S.Ag., menyikapi terkait banyaknya temuan yang didapat dari lapangan tentang sikap dan perilaku para oknum anggota DPRD.
“Masih ada oknum anggota dewan yang masing-masing sibuk dengan kepentingan pribadi, seperti halnya persoalan anggaran mulai dari baju dinas, perjalanan dinas sampai dengan paket proyek fisik yang diduga milik Anggota dewan yang terhormat dengan bersembunyi dibalik dana aspirasi atau lebih trend sekarang Pokir (Pokok Pikiran Dewan),” ucap Aprizal kepada jejakkasus.co.id, Kamis (29/09/2022).
Lanjut Aprizal mengatakan, demi meraup keuntungan dan kepentingan pribadi contoh proyek pengerasan jalan di Desa Cecar dan Petikal Kecamatan Kikim timur dari material sampai ke pelaksanaan sangat Amburadul.
“Kemudian pekerjaan irigasi Desa Sirah Pulau Kikim Selatan menghancurkan bangunan yang sudah ada dipoles kembali buat bangunan baru, demi untuk mencapai keinginan dan kepentingan pribadi seakan APBD ini dijadikan ajang bancakan,” jelasnya.
Selain itu, Ketua PW GNPK-RI Sumsel mengatakan bahwa semua pekerjaan mengangkangi aturan tanpa pasang papan informasi proyek sebagai informasi publik.
“Lebih gila lagi tunder pun terselubung nyaris tanpa tawaran,” ungkapnya.
Sebagai lembaga organisasi kontrol masyarakat, Ketua PW GNPK-RI Sumatera Selatan meminta kepada Komisi DPRD Kabupaten Lahat untuk ke lapangan periksa dan kroscek pekerjaan yang mengatasnamakan dana Pokir atau aspirasi tersebut.
“Terakhir kita meminta dengan sangat kepada Aparat Penegak Hukum dalam hal ini Polri, Kejaksaan dan KPK untuk menjadikan persoalan ini sebagai informasi awal untuk menyelamatkan keuangan negara dari perilaku korup oknum-oknum yang mementingkan kepentingan pribadi untuk memperkaya diri sendiri dan golongan,” pungkasnya. (Ical)
Editor: Fauzy
Copyright ©: Jejak Kasus
