Nasional: Sorot Demo Mahasiswa di Cirebon, La Nyalla Minta Aparat Tidak Represif

jejakkasus.co.id, JAKARTA – Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Ir. H. La Nyalla Mahmud Mattalitti menyorot kekerasan yang terjadi terhadap mahasiswa saat demo di depan Gerbang DPRD Kota Cirebon, Jawa Barat (Jabar), Senin (18/7/2022).

Dalam demo para mahasiswa di Cirebon mengusung dua tuntutan, yakni terkait Pasal Kontroversial RKUHP dan tolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Dalam keterangan tertulis, mahasiswa mempersoalkan Pasal 218, 241, 351, dan 256 di RKUHP. Diketahui, Pasal 218 terkait dengan penyerangan terhadap Harkat dan Martabat Presiden. Pasal ini, dinilai dapat menyebabkan multitafsir. Juga dapat menimbulkan pandangan otoriter. Untuk itu, mahasiswa mempertanyakan 4 Pasal dalam RKUHP yang dinilai kontroversial dan seharusnya tidak ada di RKUHP.

La Nyalla meminta aparat tidak represif, karena akibat keributan saat demo tersebut, sejumlah mahasiswa menderita luka-luka, hingga mahasiswi yang turut ambil bagian dalam demo ini juga dibuat histeris.

“Saya berharap aparat bisa menahan diri. Hindari kekerasan terhadap para mahasiswa. Karena mereka Generasi Penerus Bangsa, dan memiliki hak menyampaikan pendapat. Saya berharap, tidak terjadi lagi hal-hal seperti ini,” tutur La Nyall dilansir Tim Okezone, Okezone, Senin (18/07/2022).

La Nyalla menegaskan, tindakan represif harusnya tidak dibenarkan dalam menangani demonstrasi masyarakat.

“Selama demo berlangsung kondusif, tetap mengedepankan persuasif. Oleh sebab itu, saya juga mengimbau adik-adik mahasiswa meminimalisir peluang hadirnya Provokator dalam setiap aksi. Sehingga, bentrokan tidak perlu terjadi dalam setiap aksi jalanan,” tegas La Nyalla.

Menurut La Nyalla, situasi yang terjadi di masyarakat saat ini, memang memaksa para mahasiswa untuk turun ke jalan, diharapkan pemerintah juga peka dengan kondisi masyarakat saat ini.

“Di tengah kenaikan harga-harga, termasuk BBM, masyarakat dihadapi lagi pada Pasal-Pasal RKHUP yang kontroversial. Untuk itu, pemerintah seharusnya tidak membuat suasana semakin keruh dengan menghadirkan kebijakan yang membuat massa beraksi,” pungkas La Nyalla. (Tim)

Loading

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *