jejakkasus.co.id, PALI – Bupati Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) Ir. H. Heri Amalindo menyatakan, bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) memang sengaja belum memiliki Kantor Pemerintahan sendiri, karena mengedepankan pembangunan infrastruktur publik.
Pernyataan pemimpin PALI sebagaimana telah diberitakan banyak media online itu mendapat kritikan keras dari Ketua PW GNPK-RI Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Aprizal Muslim, S.E.
Aprizal mengatakan, statement itu diduga hanya sekedar membuang rasa malu, karena memang kenyataan Kabupaten PALI sudah 9 tahun berdiri, belum memiliki Kantor Pemerintahan sendiri, itu adalah fakta dan itu sangat memalukan.
”Pernyataan itu diduga cuma sekedar membuang rasa malu, itu bukan alasan yang tepat, karena sudah berumur 9 tahun belum memiliki Kantor Pemerintahan sendiri,” kata Aprizal kepada jejakkasus.co.id melalui pesan Whatsapp, Kamis (14/04/2022).
”Jangan jadi alasan karena membangun infrastruktur publik, tolong sebutkan apa saja infrastruktur publik yang sudah benar-benar dicapai Kabupaten PALI selama 9 tahun ini,” Aprizal mempertanyakan.
”Kalau infrastruktur jalan, misalnya akses jalan mana saja yang sudah benar-benar mencapai target, terkecuali membangun jalan dengan biaya mahal, namun diduga kualitasnya jelek,” sambungnya.
”Coba kita hitung, ada berapa KM panjang jalan di Kabupaten PALI, baik jalan milik Kabupaten maupun jalan perusahaan yang sudah dibangun Kabupaten PALI. Buka data LPSE, kemudian kita hitung juga dana yang sudah dianggarkan, masuk akal atau tidak,” tambahnya.
”Atau mungkin yang dimaksud beliau itu adalah proyek-proyek infrastruktur pengerukan Danau, proyek Embung, proyek Normalisasi Sungai yang sudah menghabiskan uang APBD Kabupaten PALI beratus-ratus miliar, namun diduga tidak bermanfaat,” singgungnya.
”Misalnya yang nyata, proyek revitalisasi Desa Tanjung Kurung, Kecamatan Abab Rp 40 Miliar, proyek Danau di Desa Kerta Dewa, bahkan ada Jembatan yang sudah menghabiskan APBD PALI Rp 26 miliar. Semua itu diduga tidak manfaat dan fungsinya,” terang Aprizal.
”Ada lagi, pembangunan Gedung DPRD yang mangkrak, Gedung Kantor Capil tidak difungsikan, Rumah Sakit mangkrak, semuanya boleh kita lihat,” tambah Aprizal.
”Belum lagi akses jalan utama Desa Tempirai, Kecamatan Penukal Utara, akses ke Desa Air Itam, Kecamatan Penukal ke Desa Betung Abab, Kecamatan Abab, diakses jalan wilayah Kecamatan Tanah Abang. Itu kan jalan lama, milik Kabupaten PALI, warisan ketika masih bergabung dengan Kabupaten Muara Enim. Namun saat ini juga kondisinya sangat memprihatinkan,” ungkap Aprizal.
”Lantas, pembangunan infrastruktur apa yang dimaksud Bupati Kabupaten PALI itu,” Aprizal kembali mempertanyakan.
”Kantor Pemerintahan sendiri itu, atau Kantor Bupati sendiri itu penting, itu backround daerah, asset milik daerah. Tidak ada alasan untuk meremehkannya,” kata Aprizal.
”Pernyataan Bupati itu, menurut saya diduga cuma pembodohan kepada masyarakat PALI, pemimpinnya memang diduga tidak ada niat membangun Perkantoran Pemerintahan sendiri, lantaran lebih suka ngontrak. Ngontrak kan dianggarkan di APBD, mungkin banyak saldonya,” ujar Aprizal.
”Memang ada dugaan kuat, perencanaan di Kabupaten PALI itu sangat buruk, yang ada, pemerintahanya diduga lebih mengutamakan membangun inftrastruktur yang tidak bermanfaat daripada membangun kantor sendiri,” ujar Aprizal.
”Sebuah pernyataan yang memalukan bagi seorang pemimpin Kabupaten. Idealnya, pemimpin itu memiliki perencanaan yang skala prioritas, yang bisa jadi kebanggaan,” kata Aprizal.
”Seharusnya, dengan APBD yang sangat besar, pemimpinnya bisa melaksanakan pembangunan infrastruktur jalan, juga bisa membangun infrastruktur perkantoran,” ujar Aprizal.
Buktinya, lanjut Aprizal, didaerah lain, bahkan ada Kabupaten yang berumur lebih muda dari Kabupaten PALI mampu membangun Kantor Pemerintahan sendiri dan juga pembangunan infrastruktur jalan, dan lain-lainnya juga berlangsung.
Namun, di Kabupaten PALI selalu didengung-dengungkan seakan-akan semua pembangunan pro rakyat, namun faktanya diduga banyak pembangunan yang bukan atas dasar kebutuhan dan usulan masyarakat, melainkan terkesan, diduga ada kesewenang-wenangan penguasa untuk menentukan pembangunan.
”Kalimat klasik yang selalu dilontarkan, untuk apa kita bangun Kantor Bupati kalau rakyat mau ketemu Bupati susah karena jalan masih rusak, masyarakat becek-becekan di jalan berlumpur datang ke Kantor Bupati, pakaian kotor, kita utamakan dulu bangun jalan. Alasan kata-kata ini pantas diucapkan untuk anak-anak kelas 1 SD,” Aprizal menuturkan.
”Menurut saya, infrastruktur proyek-proyek yang banyak dilaksanakan di Kabupaten PALI memang terindikasi lebih prioritas proyek-proyek infrastruktur yang bisa mendapatkan keuntungan yang besar, karena mudah mempermainkannya, bukan karena kepentingan masyarakat PALI,” ujar Aprizal.
”Sedangkan, membangun Kantor butuh lahan luas, agak rumit pengerjaannya, keuntungan proyeknya mungkin tidak terlalu sebesar dibandingkan infrastruktur lain, beresiko ambruk kalau kualitasnya jelek,” jelas Aprizal.
”Ada lagi persepsi lain, membangun Kantor itu cuma sekali, yang bisa dinikmati oleh pemimpin lain nantinya. Kalau proyek jalan bisa berkali-kali menganggarkannya, bangun rehab, bangun rehab, begitulah seterusnya,” kata Aprizal.
”Pendapat saya, pemimpin PALI yang tidak mau membangun Kantor Pemerintahan sendiri itu banyak indikasinya, atau bisa juga disinyalir pemimpin itu memang pemimpin jahat hati yang tidak memiliki rasa malu,” tegas Aprizal.
Sebelumnya diberitakan, Kabupaten PALI berdiri memasuki usia ke-9, tetapi belum ada Perkantoran Pemerintahan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, bahwa memang sengaja dilakukan Pemerintah Kabupaten PALI, karena mengedepankan pembangunan infrastruktur publik.
Keterangan itu disampaikan Bupati PALI H. Heri Amalindo dihadapan Tim Verifikasi Tanda Kehormatan Satya Lencana Pembangunan dan Satya Lencana Wira Karya, Rabu (13/04/2022).
“Bukan kami tidak mau membangun perkantoran, tapi percuma kalau jalan masih rusak, Rumah Sakit masih buruk, pendidikan masih tertinggal dan perputaran ekonomi masyarakat masih terhambat,” jelas Bupati PALI Heri Amalindo.
Dengan telah dibangunnya infrastruktur publik, seperti jalan, Rumah Sakit, sekolah-sekolah dan Polres, Bupati menyatakan, akses masyarakat lancar, karena hampir seluruh jalan-jalan yang ada di PALI sudah bisa dilalui.
”Alhamdulillah, berkat dukungan semua elemen masyarakat, aktivitas warga lancar, perekonomian, pelayanan kesehatan, pendidikan meningkat, serta kondisi keamanan kondusif,” terangnya.
Diceritakan Bupati, bahwa sebelum capaian yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten PALI, ketika dirinya dipanggil Gubernur Sumatera Selatan tahun 2013, saat itu masih H. Alex Noerdin, dimana dirinya ditunjuk sebagai Penjabat Bupati PALI, mendengar nama PALI saja sudah takut.
“Pasalnya, saat masuk PALI, jalan-jalan banyak rusak, lampu jalan tidak ada, Rumah Sakit buruk, pendidikan sangat jauh dari kata layak dan hampir setiap hari ada kejadian pembegalan. Pernah ada warga yang menggendong Bayi yang sakit menuju Rumah Sakit tidak tertolong lagi, karena akses jalan buruk, sehingga jarak tempuh lama. Keamanan cukup rawan, pembegalan hampir tiap hari terjadi. Tapi Alhamdulillah, saat ini setelah dibangun jalannya, dibangun Rumah Sakit dan P,olres kejadian itu menjadi cerita masa lalu bagi masyarakat PALI,” kenangnya. (Ical/Red)
