jejakkasus.co.id, CIREBON – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cirebon Drs. H. Agus Mulyadi, M.Si., mengungkapkan, kita memang di zona oranye, tapi angkanya ini tipis sekali, geser sedikit saja ke zona merah.
Hal itu diungkapkan Sekda Kota Cirebon H. Agus Mulyadi dalam Talk Show Warkop di RCTV, Minggu malam (15/8/2021).
Secara umum memang telah terjadi perbaikan signifikan. Bahkan, penurunan kasus aktif sudah sangat jauh dibandingkan puncaknya pada 20 Juli 2021.
Penurunan Leveling ini mengacu pada standar WHO yang mempertimbangkan beberapa faktor, seperti keterisian Rumah Sakit, penambahan kasus baru pertama 100 ribu penduduk, hingga angka kematian.
Akan tetapi, dari perkembangan terbaru dan melansir data Pikobar, Kota Cirebon justru kembali masuk ke zona merah, dan evaluasi terhadap penerapan PPKM ini memang ada di Pemerintah Pusat.
Namun, bila merujuk grafik kasus Covid-19, Kota Cirebon memang menunjukkan perbaikan dalam penurunan kasus. Penambahan kasus baru hanya 41 dengan pasien sembuh sebanyak 128 dan 5 orang meninggal dunia.
Sayangnya, meski sempat berada di zona oranye, namun secara angka infeksi Kota Cirebon terlalu dekat ke zona merah.
“Kita memang di zona oranye, tapi angkanya ini tipis sekali, geser sedikit saja ke zona merah,” kata Sekda dalam talk show di RCTV, Minggu malam (15/8/2021) dilansir radarcirebon.com.
Dengan jumlah penduduk Kota Cirebon yang hanya 300 ribuan, angka pembaginya memang tidak terlalu besar. Karenanya, secara matematis cukup sulit mengharapkan untuk segera keluar dari Level 4.
Meski begitu, Pemerintah Kota (Pemkot) telah mengambil sejumlah langkah pelonggaran, seperti dibukanya kembali Mall, izin tempat ibadah untuk berjamaah dengan pembatasan kapasitas, hingga mengakhiri pendekatan. Bahkan, mengganti kebijakan penutupan jalan dengan ganjil genap yang berlaku mulai Senin (16/8/2021).
Untuk diketahui, Kota Cirebon adalah satu-satunya daerah dengan PPKM Level 4 di wilayah Ciayumajakuning (Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan).
Hari ini merupakan terakhir masa berlaku PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) di Jawa-Bali. Apakah PPKM diperpanjang dengan pelonggaran, atau disudahi dan diganti dengan kebijakan lain. (Om JK)
