jejakkasus.co.id, CIREBON – Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cirebon, seluruh Fraksi menyetujui tiga rancangan peraturan DPRD ditetapkan dan disahkan untuk menunjang sinergitas hubungan kerja antaralat kelengkapan DPRD, di Ruang Griya Sawala Gedung DPRD, Kota Cirebon, Jawa Barat, Senin (26/7/2021).
Rapat paripurna terkait tiga peraturan DPRD Kota Cirebon tersebut yaitu tentang Tata Tertib (Tatib) DPRD, Kode Etik DPRD dan tentang Tata Beracara Badan Kehormatan (BK) DPRD.
Memimpin jalannya rapat paripurna, Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon Fitria Pamungkaswati menyampaikan, sesuai kesepakatan pimpinan Fraksi dengan pimpinan DPRD, Panitia Khusus (Pansus) pembahas peraturan berasal dari setiap Komisi.
Komisi I membahas peraturan DPRD tentang Tata Tertib, Komisi II membahas peraturan DPRD tentang Kode Etik, sedangkan Komisi III membahas Tata Beracara BK DPRD.
Menurut Fitria, peraturan DPRD perlu disusun secara komprehensif untuk digunakan sebagai pedoman dan payung hukum kerja-kerja antaralat kelengkapan DPRD.
“Selaku Lembaga yang mempunyai beberapa tugas dan kewenangan, fungsi, hak dan kewajiban masing-masing. Untuk melaksanakan hal itu kita perlu Tata Tertib, mengingat kerja-kerja kedepannya tidak semakin ringan, tapi makin kompleks,” ujar Fitria.
Fitria juga menegaskan, anggota DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsi yang diemban, diwajibkan menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitasnya.
Masing-masing anggota juga dituntut untuk menjaga kehormatan DPRD sebagai Institusi Negara.
“Karena itu, peraturan Kode Etik, Tata Tertib dan Tata Beracara BK perlu ada, dan dipatuhi sebagai standar minimal bagi anggota DPRD berkenaan dengan sikap, perilaku, tata kerja dan tata hubungan, dan mekanisme penjatuhan sanksi atas pelanggaran,” tegas Fitria.
Saat rapat paripurna berlangsung, masing-masing Juru Bicara (Jubir) Pansus rancangan peraturan DPRD menyampaikan laporan.
Pansus rancangan peraturan DPRD tentang Tata Tertib disampaikan anggota Komisi I Tunggal Dewananto. Laporan Pansus rancangan peraturan DPRD tentang Kode Etik disampaikan H Hendi Nurhudaya. Sementara, laporan Pansus rancangan peraturan DPRD tentang Tata Beracara BK disampaikan oleh Ana Susanti.
Pantauan awak media, jalannya rapat paripurna tersebut sebagian besar anggota DPRD Kota Cirebon lebih banyak mengikuti secara virtual. Mengingat, agenda kegiatan tersebut masih menggunakan pendekatan Protokol Kesehatan (Prokes) pencegahan Covid-19. (Om JK)
