jejakkasus.co.id, PANGKALPINANG- Perwakilan Komisi IV DPRD Bangka Belitung yang dipimpin Ranto Sendhu datangi SMA Negeri 4 Pangkalpinang. Kunjungan ini dilakukan guna meninjau kesiapan untuk pembelajaran tatap muka di minggu mendatang, Senin siang (12/07/2021).
Ranto yang menjabat sebagai Sekretaris Komisi IV, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Wakil Kepala Sekolah yang bersedia meluangkan waktu untuk sharing, dilanjutkan dengan memperkenalkan anggota yang hadir yaitu, Johansen Tumanggor dari Daerah Pemilihan (Dapil) Pangkalpinang dan Harianto dari Daerah Pemilihan Bangka Tengah, turut mendampingi Kacabdin Wilayah I Dinas Pendidikan Deswarman.
“Kami sudah menyusun kalender pembelajaran yang terbaru. Mulai tanggal 12 s/d 18 Juli 2021 merupakan persiapan pembelajaran tatap muka dan untuk kelas belajar mengajar yang semula dijadwalkan hari ini, mengingat kondisi saat ini masih pandemi, maka direncanakan akan dimulai pada tanggal 21 Juli nanti untuk kelas tatap muka langsung,” jelas Deswarman.
Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas dan Sarpras Dra. Elisa Meiventini didampingi Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan dan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum menyampaikan, kuota yang tersedia sejumlah 224 siswa dengan fasilitas ruang belajar adalah tujuh (7) kelas. Dan untuk Wilayah Pangkalpinang, kami sekolah yang paling sedikit jumlah kelasnya.
“Terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang sudah berlalu, peminat yang mendaftar ke SMA ini sangat melebihi kuota, yaitu sebanyak 472 siswa. SMA yang berdiri sejak tahun 1993, sangat kekurangan sarana prasarana. Selama berdiri, kami belum pernah renovasi, hanya ada rehab saja,” ungkap Elisa lengkapi penjelasannya.
Pada pertemuan ini, Ranto juga pertanyakan kenapa tahun ajaran 2021 ini peminat SMA jauh melebihi SMK, padahal seperti yang kita ketahui bahwa, SMK memiliki program studi yang dapat mempersiapkan siswa untuk memasuki langsung dunia kerja.
“SMK masih diminati, tetapi jurusan tertentu, salah satu penyebabnya karena di SMK, ada biaya lebih, terkait kompetensi pengembangan potensi yang harus dikeluarkan oleh siswa,” ucap Deswarman.
Johansen menambahkan, berdasarkan tinjauan, sudah seharusnya ada penambahan bangunan kelas, mengingat tingginya minat siswa yang ingin bersekolah disini.
Hingga hari ini, masih banyak masyarakat Pangkalpinang sampaikan keluhannya kepada kami terkait keterbatasan dari sistem PPDB ini.
Lengkapi diskusi, Harianto mengungkapkan, ada baiknya kita kaji kembali sistem pendaftaran PPDB ini, terutama untuk jalur zonasi, karena cukup banyak permasalahan yang terjadi.
Jika memungkinkan, pendaftaran dengan sistem nilai ujian seperti dulu lebih memacu siswa untuk berprestasi dan mendapatkan sekolah sesuai dengan kemampuannya.
“Memang ini aturan pusat, tapi jika dapat diatur kembali regulasi untuk persentase masing-masing jalur itu lebih baik,” ucap Politisi Golkar ini diakhir pertemuan. (FR)
Sumber : Publikasi Setwan
