BANGKA- JK. Sejumlah perwakilan masyarakat Pesisir menggelar aksi demo damai di Gedung DPRD Kabupaten Bangka. Senin pagi (13/7/2020) sekitar pukul 10.00 WIB.
Sekitar 100 massa lebih masyarakat Pesisir Sungailiat terlihat mendatangi Gedung DPRD Kabupaten Bangka untuk menggelar aksi demo menyampaikan aspirasi terkait ketidak percayaan terhadap kinerja panitia Kapal Isap Produksi (KIP).
Masyarakat berharap kedepannya dapat menemukan titik terang terkait persoalan kinerja panita pembongkaran dan penyaluran dana kompensasi Kapal Isap Produksi (KIP) yang beroperasi di wilayah Perairan Sungailiat, Kabupaten Bangka.
Dalam aksi demo, massa Pesisir Sungailiat kali ini dikawal sejumlah aparat Kepolisian asal Polres Bangka, saat itu di lokasi beberapa pendemo dikoordinir oleh H. Syamsul Bahri serta Korlap aksi Heri dan Suparman alias Tomi terlihat membawa atribut aksi antara lain sejumlah kertas karton bertuliskan kritikan terhadap pihak panitia KIP yang kini di Ketuai oleh Amir Didu.
Meski aksi kali ini para pendemo tidak melakukan Orasi di Gedung DPRD Bangka lantaran pagi itu di Gedung Dewan setempat sedang berlangsung Sidang Paripurna, namun niat warga Pesisir Sungailiat dapat menyampaikan aspirasinya tetap berlanjut hingga Paripurna selesai
Selanjutnya, usai Sidang Paripurna, sejumlah perwakilan pendemo dipersilahkan masuk ke dalam Ruang Paripurna DPRD Bangka guna diajak berdialog langsung dengan Ketua DPRD Bangka Iskandar termasuk anggota Dewan Komisi III DPRD Bangka.
Seorang perwakilan masyarakat Pesisir Suparman alias Tomi dalam dialog dihadapan para anggota Dewan, dirinya terang-terangan membeberkan pernyataan sikap masyarakat Pesisir yang kecewa alias mosi tidak percaya terhadap kepanitian pembongkaran & penyaluran dana kompensasi KIP yang terbentuk saat ini.
Tak cuma itu, bahkan Tomi pun sempat pula menyinggung perihal laporan pertanggung jawaban panitia KIP saat ini yang di Ketuai tak lain oleh seorang Dosen asal Universitas Bangka Belitung (UBB) Amir Didu, namun dinilainya justru terkesan tidak transparan terhadap penyaluran dana kompensasi KIP selama kepanitiaan tersebut terbentuk.
Soal laporan pertanggung jawaban, laporan keuangan penyaluran dana kompensasi sama sekali tidak pernah disosialisasikan kepada masyarakat,” tutur Tom.i
Bahkan dalam kesempatan itu pula, Tomi pun sempat menyinggung persoalan sejumlah dana giat pembongkaran lingkungan yang dipotong sebesar Rp 1.500.000,- per tiap kali bongkar muatan Pasir Timah di Pelabuhan Air Kantung Sungailiat dengan dalih untuk kepentingan dana koordinasi.
Selain itu, pihak panitia KIP yang terbentuk saat ini pun menurutnya telah melakukan pemotongan dana sebesar Rp 200,00,- per kilo Pasir Timah saat kegiatan pembongkaran tanpa menjelaskan secara transparan dari ketentuan yang diberlakukan sepihak.
Meski dalam dialog kali ini pihak DPRD Bangka pun saat itu sempat pula memanggil perwakilan panitia KIP Sungailiat, dengan memberikan kesempatan hak jawab terkait keluhan perwakilan masyarakat Pesisir tersebut.
Namun, lagi-lagi penjelasan dari pihak panitia KIP saat itu justru tak membuat rasa puas para perwakilan masyarakat Pesisir yang hadir dalam dialog saat itu.
Meski begitu, akhirnya anggota Dewan memberikan kesempatan pada pertemuan selanjutnya guna mencari penyelesaian dikalangan masyarakat Pesisir Sungailiat.
Sebelumnya, Ketua tim pemantau Corperate Social Responsibility (CSR) Bangka Gustari sempat pula menyoroti persoalan penyaluran dana kompensasi KIP Sungailiat yang disalurkan kepada masyarakat, namun dinilainya terkesan tidak transparan.
Bahkan lebih lagi terkait persoalan sejumlah deretan daftar pejabat yang ikut tercantum dalam SK panitia KIP.
“Sebetulnya ini sangat riskan bagi para pejabat yang tercantum dalam daftar panitia KIP yang terbentuk saat ini. Sebab ini menyangkut persoalan dana dan bila suatu ketika terjadi ketidak beresan dalam kinerja panitia, jelas akan ikut terimbas. Contoh kasus saat ini,” ungkap pria yang dikenal selaku Tokoh Pendiri Forum RT Bangka kepada media belum lama ini. (Tim/FR)
