CIREBON- JK. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kabupaten Cirebon, keberadaannya memberi sumbangsih sangat besar kepada Daerah. Dalam hal ini salah satunya BPR (Bank Perkreditan Rakyat) yang menghasilkan dividen hingga miliaran rupiah.
Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon R. Cakra Suseno, SH., mengatakan, tidak semua BUMD kurang berkontribusi kepada Daerah,
Seperti contohnya BPR,di tahun 2020 lalu, dividen atau penghasilan perusahaan mencapai miliar rupiah dan telah memberikan pemasukan ke Daerah.
Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon R. Cakra Suseno, SH., menjelaskan, BUMD BPR di Daerahnya ada yang milik tunggal, dan ada yang milik gabungan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
BUMD BPR yang milik tunggal Pusatnya di Kecamatan Babakan, yaitu Bank Kabupaten Cirebon (BKC). Sedangkan BUMD BPR yang milik bersama yakni BPR Astanajapura.
“Kemarin, BPR Astanajapura sudah RUPS dengan Provinsi. Alhamdulilah, ada dividen sekitar Rp 7 miliar, tapi karena sahamnya bersama Provinsi, maka dibagi dua, yakni Kabupaten Cirebon kebagian Rp 3 miliar lebih,” ungkapnya.
Sedangkan BUMD BPR yang milik tunggal, bahkan penghasilannya lebih besar, yakni mencapai Rp 8 miliar di tahun lalu.
“Patut kita apresiasi, di tahun 2020 dividennya sebesar Rp 8 miliar, hanya saja BPR yang milik tunggal ini belum ada RUPS, ternyata BPR ini setelah di marger ada peningkatan signifikan,” jelasnya.
Peningkatan yang dimaksud dalam artian pengelolaan manajemennya, karena memang tidaklah mudah.
“Contoh BPR Astanajapura itu dari 7 (tujuh) di gabung menjadi 1 (satu). Induknya di Astanajapura, BKC cukup berat karena dari 12 (dua belas) di gabung jadi 1 (satu),” terangnya.
Pihaknya berharap, hadirnya BPR ada inovasi terutama dimasa pandemi Covid-19 ini yang bisa mengembangkan dan menumbuhkan UKM di Kabupaten Cirebon.
“Ternyata itu bisa kita rasakan, salah satunya kehadiran program KUT Daerah yang bunganya hampir sama dengan KUR Nasional, yakni 6 (enam) persen. Kita rata-ratakan perbulannya 0,6 persen, ini sangat membantu dan perlu kita berikan apresiasi,” ujarnya.
Tetapi pihaknya ingin tetap ada evaluasi, termasuk sasarannya, dan ingin BPR juga tidak hanya kepada pegawai-pegawai yang berpatokan pada gaji tetap saja.
“Kita ingin ada terobosan dan memang harus kita dorong untuk perkembangan di UKM, termasuk Pasar-Pasar untuk sekaligus meminimalisir kredit-kredit harian yang tidak bertanggungjawab yang bunganya cukup besar sehingga akhirnya membebani masyarakat,” tegas Cakra.
Dengan hadirnya BPR diharapkan bisa mendorong dan membantu untuk menekan kemiskinan, sebab jika UKM berkembang pesat, maka kemiskinan bisa ikut dientaskan.
“RUPS itu kan laporan akhir kegiatan, dividen yang nanti akan disetorkan oleh BPR itu berapa ke Daerah, dan setelah merger, Alhamdilillah target dari pada penetapan memang dividen nya naik, tiap tahunnya itu naik,” imbuhnya.
Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon R. Cakra Suseno, SH., meminta BPR untuk tetap mempertahankan kinerjanya, melihat laba yang terus meningkat, Pemda harusnya memberi support untuk mengembangkan BPR dan semestinya ada satu pemikiran yang sama.
Pihaknya sudah menyepakati Paperda penyertaan modal, tapi sampai sekarang kedua BPR ini belum bisa menikmati tindaklanjut dari kedua Paperda tersebut.
“Mestinya Pemda memperhatikan, karena sudah memberi dividen dan masuk ke Kas Daerah, tapi BPR ini belum mendapat perhatian dari Pemda secara serius. Apakah bentuknya fresh money atau bentuknya aset,” tandasnya.
Contohnya, BPR Babakan dan Astanajapura yang Kantor Pusatnya tidak layak, padahal di Perda, khusus untuk BPR milik sendiri ada klausul Kantor Pusatnya di wilayah Ibu Kota Kabupaten.
“Saya mendorong Pemda segera mewujudkannya, sehingga ada timbal balik, ketika mereka sudah memberikan reword melalui dividen, kewajiban dan lainnya, tapi kita juga seharusnya memberikan reword dalam upaya untuk pengembangan,” pungkas Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon R. Cakra Suseno, SH., yang dilansir dari radarcirebon. (JK)
